Manado, BeritaManado.com— Dinamika internal Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) kembali menjadi sorotan. Kali ini datang dari kalangan akademisi sekaligus warga gereja yang menilai perlu adanya evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) agar tidak keluar dari koridor kebijakan organisasi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Maxi Egeten, S.I.P., M.Si., menyampaikan pandangannya saat ditemui media di ruang kerjanya, Selasa (04/08/2026).
Egeten, yang juga masih aktif sebagai Pengurus Pokja Pria/Kaum Bapa (PKB) Sinode GMIM, menegaskan bahwa organisasi gereja sebesar GMIM — dengan struktur berjenjang dari tingkat Kolom hingga Sinode — semestinya tetap berjalan dengan BPMS memegang kendali kebijakan berlandaskan Alkitab, Tata Gereja, dan teologi Calvinis.
Namun menurutnya, BPMS saat ini terkesan bergeser dari kebijakan organisasi yang semestinya. Ia mengingatkan pentingnya gereja menjaga jarak dari urusan politik praktis.
“BPMS harus membangun paradigma berpikir yang bertujuan membangun citra positif sebagai organisasi independen, bukan organisasi politik, dan menjalin hubungan baik dengan beberapa lembaga pemerintah termasuk Polda Sulut,” tegas Dr. Maxi Egeten.
Soroti Polemik dengan Polda Sulut
Egeten juga menanggapi polemik dan opini publik yang belakangan menyudutkan institusi kepolisian. Ia menilai langkah yang diambil Kapolda Sulawesi Utara tidak tepat jika dinarasikan sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal gereja.
Sebaliknya, ia menganggap Kapolda telah berkontribusi membawa pembaruan atas berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum internal yang tidak bertanggung jawab.
“Kapolda bertindak dalam koridor penegakan hukum dengan berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah, bukan intervensi apalagi cawe-cawe dalam kebijakan organisasi GMIM,” tambahnya.
Ia menyayangkan adanya upaya menjatuhkan nama Kapolda melalui narasi yang disampaikan ke sejumlah organisasi partai politik maupun lembaga negara di Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut tidak baik dan menyimpang dari Alkitab sebagai pegangan mutlak organisasi.
Ajak Dukung Kapolda Sulut dan Fokus ke SMSI
Sebagai penutup, Egeten mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mendoakan Kapolda Sulut sebagai kader GMIM sekaligus aset daerah yang disebutnya akan menempati posisi strategis di tingkat nasional.
“BPMS GMIM seharusnya memusatkan perhatian pada urusan esensial gereja, khususnya menyukseskan agenda mendesak yakni SMSI (Sidang Majelis Sinode Istimewa) “, pungkas Egeten.
Deidy Wuisan
