Penulis: JenlyWenur | Manado
Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia makin memprihatinkan.
Ia hidup dalam kesunyian, hanya digunakan sebagai pengindah retorika elite, tanpa makna dan berjalan tertatih-tatih.
Penyakit sosial seperti kemiskinan, pengangguran, konflik dan kerusuhan menjadi buah dari ketidakberdayaan proses demokrasi di Indonesia.
Hal ini dikatakan Dosen FISIP Unsrat, Dr Ferry Daud Liando, ketika menjadi narasumber pada kegiatan Konsultasi Nasional Pemuda Gereja yang dilaksanakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), di gelar di Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tateli, Jumat 6 November 2026.
Menurutnya indikator demokrasi tidak di ukur oleh berapa banyak partai politik, pemilihan secara langsung oleh rakyat, banyaknya jumlah kursi DPR/DPRD, gemuknya lembaga-lembaga negara.
Baginya indikator utama negara demokrasi adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, perlakuan hukum secara adil, kualitas pelayanan dan kehidupan akan ketenteraman dan kedamaian.
“Kita masih terlalu jauh untuk menggapai kondisi itu. Konsep denokrasi di Indonesia, masih dalam tataran normatif. Dampak dari demokrasi sepertinya masih sulit di capai”, kata pengajar kepemiluan FISIP Unsrat itu.
Ia menyoroti makin maraknya korupsi, instabilitas politik, rendahnya kapasitas dan integritas aktor-aktor politik yang mengelola kekuasaan serta adanya fenomena industrialisasi politik dalam pendirian parpol dan dalam proses pemenangan pemilihan.
Tampil membawakan materi “Be The People of Goodness; Praktik Baik di Bidang Politik dan Demokrasi”, Liando mengurai penyebabnya, yakni sistim politik yang dibangun belum cukup melahirkan aktor-aktor politik yang memiliki visi menjaga dan membangun Indonesia menjadi lebih baik.
Pasalnya, aktor-aktor politik yang terpilih kerap tidak melalui proses seleksi yang ideal.
Sebagian besar parpol tidak melaksanakan proses kaderisasi dan kepemimpinan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam penentuan kandidat pun tidak dilakukan melalui proses seleksi yang ketat.
“Siapa kandidat yang dipilih parpol sangat ditentukan oleh proses transaksi. Dalam proses pengumpulan suara, sikap politik pemilih selalu dipengaruhi oleh jual beli suara. Wajar jika banyak pemimpin kita ternyata tidak cakap, tidak ahli dan kerap fokus dalam memperkaya diri. Hasil dari kepemimpinannya akhirnya tidak berdampak apa-apa”, katanya di hadapan peserta yang berasal dari daerah-daerah lain.
Ia menyarankan agar pemuda gereja dapat melakukan terobosan agar terjadi pembenahan sistim politik.
Sebab sistim politik yang ideal adalah terekrutnya orang-orang jujur, baik dan bijaksana sebagai kandidat.
“Jika tipe kandidat seperti ini lahir maka ia menjamin tidak akan ada transaksi (mahar) pada partai politik dalam proses penentuan kandidat dan tidak akan menghalakan segala cara termasuk money politic untuk meraih kekuasaan. Jika pengendali kekuasaan diserahkan kepada orang-orang yang tidak jujur, tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki visi, maka setiap kebijakan politik yang diputuskan akan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Hadir dalam seminar Sekum PGI, Pdt Darwin Darmawan, Anggota DPR RI, Once Mekel, dan Wali Kota Manado, Andrei Angouw.
