MANADO – Pemerhati masalah pemerintahan, Arnold Dimpudus, mengingatkan agar perseteruan politik antara kepala daerah seyogyanya, tidak mengorbankan birokrat yang sedang berkarier baik di Pemprov maupun di kabupaten/kota.
”Saya melihat pergantian pejabat atau rolling saat ini sudah tidak lagi berdasarkan pertimbangan kinerja, dan prestasi melainkan lebih didominasi kepentingan politik, ”ujar pria yang dikenal Wasekjen DPP GAMKI ini, sore tadi.
Bagi Arnold, rolling merupakan kewenangan Wali Kota, Bupati maupun Gubernur, tetapi pejabat politik ini juga harus memperhatikan faktor psikologis, dan melakukan penilaian sebelum melakukan pelantikan pejabat.(bom)
So itu noh, Pemprov so kase contoh nyandak bagus kuak taong 2010 lalu waktu Pemilukada Minsel, lantaran politik, itu Penjabat Bupati M Onibala usul ke Penjabat Gub R Mamuaja ganti itu Sekda Minsel dengan Pelaksana Tugas yg dari Pemprov (kepala Inspektorat). Dorang so langgar itu kewenangan jabatan. Kong skarang itu Minsel pe pemerintahan agak jalan kurang bagus khususnya soal keuangan yang konsepnya dari Sekda M Kairupan (bekas kepala Inspektorat).
Kalo misalnya ada rolling2 di Kab/Kota, jangan itu Pemprov tersinggung kong merasa dizalimi, padahal itu biasa deng bukang urusan Pemprov.