Manado-Peraturan Nomor 7 tahun 2013 yang baru diterbitkan KPU Pusat ibarat bom waktu yang bisa menjegal caleg lompat pagar, atau si kutu loncat.
Dalam pasal 19 huruf i.2 disebutkan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan persetujun pimpinan partai politik asal.
KPU juga menyediakan form tersendiri untuk surat persetujuan itu yakni model BB-5.
Waket DPRD Sulut Arthur Kotambunan, terkesn telah melihat masalah yang akan terjadi dalam aturan anyar tersebut.
“Tanpa rekomendasi, Caleg akan dicoret oleh KPU,” tandasnya Senin (18/3).
Artinya, para kader kutu loncat perlu hati-hati, jangan sampai berselisih dengan ketua partai sebelumnya, kalau tak mau rekomendasi ini tertahan. Tanpa surat BB-5, bisa-bisa batal pencalonan. (alf)
