Robert Tambuwun SH
Manado – Terkait penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang resmi berlaku sejak 19 Januari kemarin, ternyata tidak dengan segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Manado terhadap penyesuaian tarif angkot (mikrolet).
“Seharusnya pemerintah tanggap akan penerunan harga BBM yang wajub disertai dengan turunnya harga tarif mikrolet. Memang harus melalui kajian, tapi pengumuman penurunan BBM dilakukan sejak pekan lalu,” kata Robert Tambuwun, personil DPRD Kota Manado.
Ia pun mengakui adanya berbagai penolakan yang dilakukan pelaku usaha dan sopir mikrolet yang enggan dilakukan penyesuaian tarif.
Tapi pemerintah harusnya lebih memihak ke masyarakat umum ketimbang kepentingan kelompok tertentu.
“Saya mengakui ada pernyataan menolak kebijakan pemerintah jika menurunkan tarif. Dan disinilah letak ketegasan pemerintah. Apakah akan memihak ke kelompok tertentu atau mengutamakan kepentingan masyarakat banyak,” ujar legislator asal Partai Hanura ini.
Politisi muda ini pun berharap, lambannya pengambilan keputusan menerbitkan SK soal tarif, tidak tersangkut masalah kepentingan politik.
“Memang dipahami saat ini tahun politik. Bisa saja, pertimbangan menurunkan tarif dikaitkan rasa ketakutan hilangnya simpati dari para sopir. Tapi saat ini menjadi kewajiban pemerintah menurunkan harga tarif,” tegas Tambuwun. (leriandokambey)
Robert Tambuwun SH
Manado – Terkait penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang resmi berlaku sejak 19 Januari kemarin, ternyata tidak dengan segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Manado terhadap penyesuaian tarif angkot (mikrolet).
“Seharusnya pemerintah tanggap akan penerunan harga BBM yang wajub disertai dengan turunnya harga tarif mikrolet. Memang harus melalui kajian, tapi pengumuman penurunan BBM dilakukan sejak pekan lalu,” kata Robert Tambuwun, personil DPRD Kota Manado.
Ia pun mengakui adanya berbagai penolakan yang dilakukan pelaku usaha dan sopir mikrolet yang enggan dilakukan penyesuaian tarif.
Tapi pemerintah harusnya lebih memihak ke masyarakat umum ketimbang kepentingan kelompok tertentu.
“Saya mengakui ada pernyataan menolak kebijakan pemerintah jika menurunkan tarif. Dan disinilah letak ketegasan pemerintah. Apakah akan memihak ke kelompok tertentu atau mengutamakan kepentingan masyarakat banyak,” ujar legislator asal Partai Hanura ini.
Politisi muda ini pun berharap, lambannya pengambilan keputusan menerbitkan SK soal tarif, tidak tersangkut masalah kepentingan politik.
“Memang dipahami saat ini tahun politik. Bisa saja, pertimbangan menurunkan tarif dikaitkan rasa ketakutan hilangnya simpati dari para sopir. Tapi saat ini menjadi kewajiban pemerintah menurunkan harga tarif,” tegas Tambuwun. (leriandokambey)