Selain itu, penetapan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban.
Stigma terkait menghabiskan anggaran di akhir tahun, tambah Fatoni, biasanya dikarenakan oleh pihak ke tiga yang mengajukan pembayarannya diakhir tahun.
Padahal pihak ke tiga bisa mengajukan anggaran nya per termin, sehingga tidak perlu menunggu di akhir tahun.
Langkah yang diambil Kemendagri yaitu dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Misalnya dengan LKPP, sehingga menghasilkan langkah percepatan seperti mengeluarkan Surat Edaran percepatan lelang, ada e-katalog, ada toko daring untuk percepatan pengadaan barang dan jasa.
“Selain itu, kami mengawal melakukan analisa, evaluasi, supervisi dan juga pendampingan bersama Kementerian Keuangan bagi daerah yang rendah serapannya,” pungkas Fatoni.
(***/srisurya)
