Penulis: Tim Redaksi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD). Langkah ini dilakukan agar aset pemerintah tidak sekadar tercatat dalam inventaris, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan mendukung pembangunan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Kolaborasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digelar di Ruang F.J. Tumbelaka, Senin (28/9/2026).
Forum dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus E. Manumpil.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Fransiscus menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BMD tidak boleh lagi sekadar dicatat dan dilaporkan di atas kertas,” demikian pesan Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya.
Menurutnya, aset pemerintah daerah perlu dikelola secara tertib, aman, dan produktif sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat Sulawesi Utara.
Penegasan tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Sulut memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembenahan aset daerah secara menyeluruh, mulai dari penertiban administrasi, kepastian hukum, hingga optimalisasi pemanfaatannya.
Dengan pengelolaan yang terarah, aset milik pemerintah diharapkan tidak hanya memenuhi aspek pertanggungjawaban administrasi, tetapi juga dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Pemprov Sulut Perkuat Sinergi Lintas Lembaga
Upaya mengoptimalkan BMD tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait penataan aset, kepastian status hukum, serta pemanfaatannya.
Karena itu, Pemprov Sulut memandang kolaborasi lintas lembaga sebagai salah satu langkah penting untuk memperkuat pengelolaan aset daerah.
Forum Kolaborasi tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyatukan persepsi dan langkah berbagai institusi dalam mewujudkan tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Sejumlah instansi turut hadir, di antaranya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Utara, serta para kepala perangkat daerah dan Gugus Tugas Aset Pemprov Sulut.
Keterlibatan berbagai institusi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sekaligus mendukung penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan aset daerah.
Melalui pendekatan lintas sektor, penataan BMD diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga setiap aset memiliki kejelasan administrasi, kepastian hukum, dan peluang pemanfaatan yang optimal.
Bahas Aspek Hukum hingga Optimalisasi Aset
Forum tersebut dikemas dalam diskusi panel dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara, Clay J.H. Dondokambey, sebagai moderator.
Sejumlah narasumber dari berbagai institusi hadir untuk membahas pengelolaan BMD dari perspektif dan kewenangan masing-masing.
Dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, hadir Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Andi Usama Harun. Sementara itu, Polda Sulut diwakili Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas, AKBP Ade Luther Farfar.
Perspektif pertanahan disampaikan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Sulawesi Utara, Herryanto Aritonang. Adapun aspek pengelolaan kekayaan negara disampaikan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Awalludin Ikhwan.
Keterlibatan para narasumber tersebut memperkaya pembahasan, khususnya terkait aspek hukum, legalitas pertanahan, registrasi kendaraan, serta tata kelola dan kepatuhan dalam pengelolaan aset pemerintah.
Melalui diskusi tersebut, Pemprov Sulut mendorong terbangunnya pemahaman bersama agar berbagai persoalan BMD dapat ditangani secara lebih terkoordinasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian dari Inovasi Kepemimpinan BKAD Sulut
Forum Kolaborasi Optimalisasi Pengelolaan BMD ini juga menjadi bagian dari implementasi milestone yang digagas Kepala BKAD Sulawesi Utara, Clay J.H. Dondokambey, dalam keikutsertaannya pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Melalui kegiatan tersebut, gagasan inovasi kepemimpinan diterjemahkan ke dalam langkah konkret di lingkungan Pemprov Sulut, terutama dalam membangun pola koordinasi yang lebih terintegrasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Sebagai bagian dari forum, seluruh pihak juga menandatangani komitmen bersama untuk membangun dan memperkuat kolaborasi serta sinergi antarlembaga sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Penandatanganan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi pengelolaan aset milik Pemprov Sulut.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan BMD tidak hanya diukur dari tertibnya pencatatan dan kelengkapan administrasi, tetapi juga dari sejauh mana aset tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung pembangunan.
Melalui Forum Kolaborasi Optimalisasi Pengelolaan BMD, Pemprov Sulut mendorong pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, memiliki kepastian hukum, serta berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi daerah dan masyarakat.
