Penulis: Sri Surya | Manado
PTUN Manado menolak seluruh gugatan warga terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dalam sengketa tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara.
Putusan yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026) tersebut menjadi kemenangan bagi Pemprov Sulut, meski perkara ini masih terbuka untuk upaya hukum lanjutan.
Perkara dengan Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO itu diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang diketuai Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H. Dalam sengketa tersebut, Pemprov Sulut menempati posisi sebagai Tergugat I.
Melalui amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan para penggugat.
Selain itu, majelis menetapkan biaya perkara sebesar Rp836.000 yang menjadi tanggungan para penggugat.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang melibatkan pemerintah provinsi dan warga terkait PT Futai Sulawesi Utara.
Menanggapi hasil persidangan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., mengungkapkan rasa syukur.
Ia sekaligus menegaskan bahwa pemerintah provinsi menghormati sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan majelis hakim.
PTUN Manado Tolak Gugatan, Pemprov Sulut Hormati Putusan
Budi menjelaskan, keputusan pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang perlu dihormati oleh seluruh pihak.
Menurutnya, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa langkah serta kebijakan yang ditempuh Pemprov Sulut telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski memenangkan perkara di tingkat pengadilan tersebut, Pemprov Sulut tetap menghargai hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Sikap tersebut disampaikan Budi saat memberikan tanggapan atas putusan perkara sengketa PT Futai di PTUN Manado.
“Syukur, Puji Tuhan. Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi Paskah Yanti.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sulut tidak mengubah komitmennya dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
Pemprov Sulut Tunggu Salinan Putusan PTUN Manado
Lebih lanjut, Budi mengatakan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara akan mempelajari terlebih dahulu salinan putusan secara menyeluruh.
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah provinsi dapat memahami secara lengkap pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Selain mempelajari putusan, Pemprov Sulut juga akan mengikuti perkembangan perkara, terutama apabila terdapat langkah hukum lanjutan yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait.
Sebab, keputusan PTUN Manado tersebut saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
Artinya, para pihak masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan kondisi tersebut, hasil putusan yang memenangkan Pemprov Sulut belum menutup seluruh kemungkinan berlanjutnya proses hukum dalam sengketa PT Futai.
Pemprov Sulut menyatakan tetap menghormati setiap tahapan yang berlangsung dan berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang taat hukum serta transparan.
Komitmen tersebut juga mencakup perhatian terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan perlindungan lingkungan hidup, seiring proses hukum sengketa PT Futai yang masih memungkinkan berlanjut. (***)
