Harga Pangan Jelang Natal, Ini 4 Langkah Pemprov Sulut
Penulis: Sri Surya
Mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat strategi pengendalian harga pangan melalui empat pendekatan utama.
Karo Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulut, Reza Dotulong menjelaskan, strategi tersebut meliputi menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat.
Langkah ini diperlukan di tengah perkembangan inflasi Sulawesi Utara yang pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,57 persen secara bulanan.
Meski melandai dibandingkan September yang mencapai 3,53 persen, inflasi tahunan masih berada di angka 8,07 persen.
Kesiapan menghadapi peningkatan konsumsi akhir tahun tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Bincang SENJA periode November 2026 di Tuna House Karangria, Kamis (12/11/2026).
Operasi Pasar hingga Kerja Sama Antardaerah
Salah satu langkah yang diperkuat pemerintah adalah memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar di kabupaten dan kota.
“Intervensi difokuskan pada komoditas yang berpengaruh terhadap perkembangan harga pangan, terutama beras SPHP bersama Perum Bulog, cabai rawit, cabai merah, dan tomat,” ujar Reza.
Perhatian juga diarahkan kepada wilayah non-Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada akhir Oktober 2026.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercatat mengalami kenaikan IPH sebesar 4,29 persen, sedangkan Kabupaten Minahasa mencapai 3,13 persen.
Selain operasi pasar, pemerintah mengupayakan penguatan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Skema ini dilakukan dengan memfasilitasi perdagangan antara daerah penghasil dan wilayah yang membutuhkan pasokan, baik di dalam Sulawesi Utara maupun dengan provinsi mitra.
Pengawasan distribusi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian harga.
“Pemerintah bersama Satgas Pangan melakukan pemantauan stok di tingkat distributor dan pedagang besar serta mengawasi jalur logistik laut dan udara untuk mencegah penimbunan barang,” kata Reza.
Empat Imbauan untuk Masyarakat
Tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, masyarakat juga diminta berpartisipasi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan rumah tangga.
Pertama, masyarakat diajak memanfaatkan lahan pekarangan maupun polybag untuk menanam komoditas pangan yang berkontribusi terhadap inflasi, seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, dan sayuran cepat panen.
Kedua, masyarakat disarankan menyimpan cabai dalam bentuk beku di lemari pendingin ketika pasokan tersedia dan harga relatif melandai.
Cara ini menjadi salah satu langkah antisipasi menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Ketiga, masyarakat diimbau menerapkan pola belanja bijak dengan membeli bahan pangan sesuai kebutuhan rumah tangga.
Pembelian secara berlebihan atau panic buying perlu dihindari karena pemerintah memastikan stok bahan pangan pokok di Sulawesi Utara dalam kondisi aman dan mencukupi.
Keempat, pemerintah mengajak masyarakat menjalankan Gerakan Stop Boros Pangan dengan mengelola bahan makanan secara efisien serta mengurangi pembuangan sisa makanan rumah tangga.
Melalui kombinasi kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, pengendalian harga pangan di Sulawesi Utara diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi selama perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
