Editor: Sri Surya
Tekanan harga cabai rawit di Sulawesi Utara yang melonjak hingga 191,56 persen secara tahunan mendorong pemerintah memperkuat intervensi pasokan.
Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap IV, sebanyak 2.070 kilogram cabai rawit merah kembali didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga total pasokan yang telah difasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara hampir mencapai 10 ton.
Langkah yang melibatkan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Satgas Pangan ini bertujuan menjaga ketersediaan komoditas sekaligus membantu masyarakat memperoleh cabai dengan harga lebih terjangkau.
Intervensi tersebut menjadi penting karena kenaikan harga cabai rawit turut memberikan tekanan besar terhadap inflasi daerah.
Apalagi, kondisi gagal panen dan kekeringan berkepanjangan membuat pasokan dari sejumlah sentra produksi mengalami penurunan.
Kegiatan FDP Tahap IV berlangsung pada 19 Oktober 2026 dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto; Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Manado, Atto Bulo, S.H., M.M.; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu; Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Elwin Kristanto, S.I.K., M.H.; serta Satgas Pangan Provinsi Sulawesi Utara.
Purwanto menjelaskan, BI bersama TPID terus berupaya menjaga kelancaran pasokan pangan di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi.
Pada September 2026, inflasi Sulawesi Utara tercatat sebesar 3,53 persen secara bulanan (mtm), meningkat tajam dibandingkan Agustus yang berada pada angka 0,29 persen (mtm).
Sementara itu, inflasi secara kumulatif sejak awal tahun mencapai 7,35 persen (ytd), jauh melampaui rentang sasaran 2,5±1 persen.
Tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, yakni 5,50 persen (mtm). Salah satu pemicu utamanya adalah kenaikan harga cabai rawit yang mencapai 117,14 persen (mtm) dan 191,56 persen (ytd).
Kenaikan tersebut dipengaruhi gagal panen serta berkurangnya pasokan dari Gorontalo dan sentra produksi lokal akibat kekeringan berkepanjangan.
FDP Tahap IV Perkuat Pasokan Cabai Rawit Sulawesi Utara
Purwanto menyebutkan, pengiriman cabai rawit dari NTB merupakan kelanjutan kerja sama antardaerah (KAD) Sulawesi Utara–NTB yang disepakati dalam rangkaian Capacity Building TPID di NTB pada 30 September 2026.
Pertemuan tersebut menghasilkan empat kerja sama antardaerah hingga tingkat Business to Business untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit.
Salah satunya melibatkan UD Surya dari Manado dengan petani champion di NTB.
Kerja sama ini membuka alternatif sumber pasokan baru ketika kekeringan melanda sejumlah wilayah produksi.
Pengiriman cabai dilakukan melalui jalur darat dari NTB menuju Denpasar.
Selanjutnya, komoditas tersebut diterbangkan menggunakan pesawat komersial melalui rute Denpasar–Makassar–Manado dan tiba pada Minggu (18/10/2026) malam.
Setelah sampai di Manado, cabai langsung dibawa menuju kios TPID untuk dipasarkan pada Senin (19/10/2026) pagi.
Dengan pola distribusi tersebut, pasokan sudah tersedia ketika aktivitas pasar dimulai.
Harga jual kepada konsumen ditetapkan maksimal Rp50.000 per kilogram.
Angka ini berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) Badan Pangan Nasional sebesar Rp57.000 per kilogram.
Atto Bulo menjelaskan bahwa pelaksanaan FDP Tahap IV merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia, Pemerintah Kota Manado, dan Perumda Pasar.
Ia berharap intervensi tersebut dapat membantu memperbaiki kondisi harga di pasar. Atto juga meminta Perumda Pasar mengawasi penyaluran cabai agar benar-benar sampai kepada konsumen.
Sementara itu, Rahel Ruth Rotinsulu menyampaikan bahwa cabai rawit dari NTB disalurkan ke lima pasar yang tersebar di empat kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kelima pasar tersebut meliputi Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan Karombasan di Manado, Pasar Airmadidi di Minahasa Utara, Pasar Amurang di Minahasa Selatan, serta Pasar 23 Maret di Kotamobagu.
Rahel menegaskan harga cabai dalam pelaksanaan FDP kali ini lebih rendah dibandingkan pengiriman sebelumnya, sehingga masyarakat berkesempatan mendapatkan komoditas tersebut dengan harga lebih terjangkau.
Pengawasan Distribusi dan Penguatan Produksi Cabai Lokal
Untuk menjaga efektivitas program, pengawalan dilakukan bersama oleh sejumlah instansi. Dinas Ketahanan Pangan bertugas mengatur sekaligus mengawasi distribusi ke lokasi sasaran.
Satgas Pangan juga memantau perkembangan harga dan penyaluran, termasuk melalui penerapan pakta integritas bersama pedagang pengecer.
Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat diperkuat melalui media cetak dan media sosial.
Kompol Elwin Kristanto menegaskan Satgas Pangan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak guna memastikan penyaluran berjalan tertib.
Ia juga memastikan tindakan tegas akan diberikan terhadap setiap bentuk kecurangan, termasuk penjualan cabai di atas harga yang telah ditentukan.
TPID menekankan bahwa FDP bukan dimaksudkan untuk menggantikan hasil produksi petani Sulawesi Utara.
Program ini merupakan penyangga sementara guna mengatasi kekurangan pasokan, tanpa menimbulkan tekanan terhadap harga di tingkat produsen lokal.
Untuk jangka menengah dan panjang, penguatan produksi cabai rawit Sulawesi Utara tetap menjadi perhatian.
Sejumlah upaya disiapkan, mulai dari fasilitasi sarana dan prasarana mitigasi kekeringan, gerakan menanam cabai bersama komunitas masyarakat, hingga pengaturan pola tanam ant sentra berdasarkan kalender tanam.
Pengembangan green house dan penguatan kelembagaan champion rica juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Dengan demikian, distribusi cabai rawit Sulawesi Utara melalui FDP diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan dalam jangka pendek, sembari memperkuat kemampuan daerah memenuhi kebutuhan cabai melalui produksi petani sendiri. (***)
