Editor: Sri Surya
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) memperkuat langkah digitalisasi pajak dan retribusi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (4/11/2026).
Pertemuan yang dipimpin Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli ini menjadi momentum penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Mengusung tema “Tata Kelola Pajak dan Retribusi Daerah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel”, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Sekretaris Daerah David H. Lalandos, A.P., M.M., Asisten III Setda Ir. Elly Sangian, M.E., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Halens R. Ole, S.E., MSA, Ak.
Sejumlah anggota TP2DD dari berbagai perangkat daerah dan instansi terkait juga mengikuti pertemuan tersebut.
Dalam arahannya, Ronald menekankan bahwa penguatan digitalisasi harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Karena itu, ia meminta perangkat daerah melakukan pembaruan data perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Ronald juga mendorong perluasan penggunaan sistem pembayaran nontunai dengan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), e-commerce, dan internet banking.
Penerapan kanal pembayaran digital tersebut diarahkan pada sektor retribusi pasar, parkir, hingga perizinan.
HLM TP2DD Minahasa Tenggara Dorong Optimalisasi PAD
Selain memperluas pembayaran digital, Ronald mengingatkan pentingnya integrasi pencatatan transaksi dan penguatan pengawasan.
Langkah tersebut diperlukan untuk menekan potensi kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan program digitalisasi.
Menurutnya, hasil pertemuan harus ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas dan terukur agar upaya peningkatan PAD dapat berjalan lebih optimal.
Pada kesempatan itu, Ronald turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Minahasa Tenggara.
Sementara itu, Joko Supratikto memaparkan perkembangan positif implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Berdasarkan capaian Semester I-2026, Indeks ETPD Minahasa Tenggara tercatat sebesar 97,50 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan semester sebelumnya yang berada pada posisi 97,25 persen.
Capaian itu menempatkan Minahasa Tenggara pada peringkat ketujuh dari 70 kabupaten se-Sulawesi.
Meski demikian, Joko menjelaskan bahwa aspek realisasi masih menjadi bagian yang perlu ditingkatkan.
Hal tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi penggunaan berbagai kanal pembayaran nontunai agar penerimaan daerah dapat terus bertumbuh.
RSUD Mitra Sehat Raih Apresiasi Digitalisasi Retribusi
Rangkaian HLM TP2DD Minahasa Tenggara juga diisi dengan penyerahan insentif kepada perangkat daerah dan kecamatan yang mencatatkan capaian tertinggi dalam penghimpunan pajak dan retribusi melalui kanal digital.
Untuk kategori satuan kerja perangkat daerah (SKPD), apresiasi diberikan kepada RSUD Mitra Sehat.
Sementara pada kategori kecamatan, penghargaan diberikan kepada Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Silian Raya.
Pemberian apresiasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi dan inovasi dalam penerapan digitalisasi, termasuk hingga pada tingkat pelaksana layanan publik.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara bersama Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengoptimalkan transaksi nontunai dan meningkatkan PAD.
Penguatan digitalisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Bagi Minahasa Tenggara, keberhasilan HLM TP2DD tidak hanya diukur dari capaian digitalisasi, tetapi juga dari optimalisasi penerimaan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (***)
