Manado – Indeks tata kelola Provinsi Indonesia Governance Index (IGI), yang dipublis kemitraan partnertship, Kamis (23/05) Swissbel hotel Manado menyebutkan, pemerintah dan birokrasi Sulawesi Utara menduduki peringkat/Raport merah.
Kendati dalam tabel ranking 33 provinsi yang dirilis IGI, pemerintah Sulut menduduki peringkat ke 8 dengan nilai 6,16. Capaian ini disumbang oleh kinerja di hampir seluruh arena yang berada di atas rata-rata, kecuali arena pemerintah yang memperoleh nilai sedikit di bawah nilai rata-rata nasionalnya yakni, 5,05 dari 5,07.
Namun dalam table kinerja keseluruhan arena provinsi Sulut per tata kelola, mencatat, keadilan, transparansi dan partisipasi dari pemerintah dan birokrasi mendapat raport merah dengan angka pada level (Pemerintah: Keadilan 3,14, Transparansi 4,04 dan Partisipasi Birokrasi 3,89).
Menurut perwakilan IGI Anton Miharjo, seminar ini dilaksanakan diseluruh Provinsi di Indonesia dengan melibatkan berbagai stakeholder pemangku kebijakan dan terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.
“Partnership bersama puluhan peneliti yang tersebar di 33 provinsi telah melakukan pengukuran (assessment) terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di 33 provinsi di Indonesia. Nah, hasil itulah yang akan di presentasikan melalui seminar ini.” ujarnya. (Jrp)
Manado – Indeks tata kelola Provinsi Indonesia Governance Index (IGI), yang dipublis kemitraan partnertship, Kamis (23/05) Swissbel hotel Manado menyebutkan, pemerintah dan birokrasi Sulawesi Utara menduduki peringkat/Raport merah.
Kendati dalam tabel ranking 33 provinsi yang dirilis IGI, pemerintah Sulut menduduki peringkat ke 8 dengan nilai 6,16. Capaian ini disumbang oleh kinerja di hampir seluruh arena yang berada di atas rata-rata, kecuali arena pemerintah yang memperoleh nilai sedikit di bawah nilai rata-rata nasionalnya yakni, 5,05 dari 5,07.
Namun dalam table kinerja keseluruhan arena provinsi Sulut per tata kelola, mencatat, keadilan, transparansi dan partisipasi dari pemerintah dan birokrasi mendapat raport merah dengan angka pada level (Pemerintah: Keadilan 3,14, Transparansi 4,04 dan Partisipasi Birokrasi 3,89).
Menurut perwakilan IGI Anton Miharjo, seminar ini dilaksanakan diseluruh Provinsi di Indonesia dengan melibatkan berbagai stakeholder pemangku kebijakan dan terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.
“Partnership bersama puluhan peneliti yang tersebar di 33 provinsi telah melakukan pengukuran (assessment) terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di 33 provinsi di Indonesia. Nah, hasil itulah yang akan di presentasikan melalui seminar ini.” ujarnya. (Jrp)