Menurut Hasto, pada Pemilu 2009 lalu, kenaikan suara Partai Demokrat yang mencapai 30 persen patut dipertanyakan.
Ia mengatakan, kenaikan suara Partai Demokrat yang cukup drastis tersebut merupakan hasil dari sebuah manipulasi, di mana tak lama sebelum pemilu digelar, SBY sengaja mengeluarkan kebijakan yang populis.
Di antaranya menurunkan harga BBM, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembagian beras miskin atau raskin.
Hasto juga menduga SBY menggunakan dana Bank Century untuk memenangkan pemilu 2009, di mana saat itu Bank Century sedang terlilit kasus.
Tak hanya sampai di sana, Hasto juga mengatakan adanya penggunaan instrument negara yakni penyusupan agen ke dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pengerahan aparatur negara dalam pemilu.
Hasto juga menuding adanya manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2009 lalu.
Ia mengatakan, pada era pemerintahan SBY tersebut DPT dimanipulasi dengan begitu massif, sehingga membuat SBY dengan mudah memperoleh kemenangan dalam Pemilu 2009.
“Zaman Pak Harto saja nggak pernah lakukan manipulasi DPT. Ini dapat dimanipulasi secara masif,” kata dia.
Dan untuk menghilangkan jejak, lanjut Hasto, dokumen Pemilu 2009 telah dihancurkan.
Demokrat tanggapi tudingan soal pemilu 2009 curang
Tak mau hanya diam, Partai Demokrat membalas tudingan PDI Perjuangan mengenai kecurangan dalam Pemilu 2009.
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memastikan bahwa tidak ada DPT yang bermasalah atau yang dimanipulasi pada Pemilu 2009.
Menurut dia, kenaikan suara Partai Demokrat yang signifikan pada Pemilu 2009 adalah berkat hasil kerja keras pemerintahan SBY pada saat itu yang hasilnya dirasakan oleh rakyat.
Menurut dia, ketika SBY menjadi presiden, jumlah rakyat miskin dan pengangguran semakin sedikit.
Sementara itu gaji PNS termasuk para guru, TNI dan Polri meningkat hampir setiap tahunnya.
Pendapatan perkapita meningkat drastis, keuangan negara stabil dan utang negara sangat minim.
Selain itu, tambah Herzaky, iklim demokrasi pada era kepemimpinan SBY sangat kondusif.
Saat itu, kata Herzaky, siapa pun bisa dengan bebas melakukan kritik tanpa harus khawatir diintimidasi.
Terkait dengan KPU, Herzaky menyinggung adanya skandal pada 2019 lalu dimana tertangkapnya salah satu komisioner KPU karena kasus suap.
