Politik dan Pemerintahan

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Saling “Balas Pantun” Soal Pilpres hingga BBM

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Saling “Balas Pantun” Soal Pilpres hingga BBM
Ilustrasi perseteruan PDIP dengan Partai Demokrat.(ist)

Jakarta, BeritaManado.com – Semakin memanas, adu sindiran dan argumen antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat terus berlangsung.

Hal ini dipicu dari pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab dipanggil SBY, dalam Rapimnas Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center, beberapa waktu lalu.

Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, pidato SBY kala itu menyinggung mengenai potensi kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal inilah yang kemudian ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Bak saling berbalas pantun, tanggapan Hasto tersebut kembali ditanggapi oleh Partai Demokrat hingga merembet ke banyak isu, di antaranya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Seperti apa saling adu sindiran dan argumen antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan? Berikut ulasannya.

Potensi Kecurangan Pilpres 2024

Dalam pidatonya pada Rapimnas Partai Demokrat lalu, SBY menyatakan kalau ia mendapatkan informasi mengenai kecurangan pada Pemilu 2024.

Atas dasar itulah SBY menyatakan akan turun gunung menghadapi kecurangan tersebut.

Menurut Presiden ke-6 Republik Indonesia itu, dalam pemilihan presiden nanti akan diatur sedemikian rupa agar hanya ada dua pasangan calon.

Masih menurut dia, sebagai partai oposisi, peluang Partai Demokrat untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri akan ditutup.

“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.

SBY lalu menyinggung semasa 10 tahun ia memerintah, Partai Demokrat tak pernah melakukan kecurangan seperti itu.

Pernyataan itu lalu ditanggapi oleh PDI Perjuangan, melalui Sekretaris Jenderalnya, yakni Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, tudingan SBY tersebut terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta.

Ia mengaku keberatan atas pernyataan SBY tersebut dan menyebut seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.

“Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara online pada Minggu, 18 September 2022.

PDIP tuding balik Pemilu 2009 banyak kecurangan

Tak cukup hanya merespons pernyataan SBY dengan imbauan mengenai politik kebenaran, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto balik melancarkan serangan ke Partai Demokrat dengan menyebut Pemilu 2009 penuh dengan kecurangan.

Pemilu 2009 adalah pemilu kedua di era pemerintahan SBY, di mana pada saat itu SBY kembali maju sebagai calon presiden bersama Boediono.

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara