Penulis: Sri Surya
Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) menegaskan bahwa ASMUTRI tidak diperkenankan menggelar pertandingan muaythai tanpa rekomendasi resmi dari organisasi induk yang sah.
Penegasan tersebut disampaikan untuk menjaga tata kelola olahraga muaythai tetap berjalan sesuai aturan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) adalah AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
La Nyalla menyebut, setiap kegiatan yang menggunakan nama maupun atribut muaythai wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan resmi.
“Jika penyelenggaraan dilakukan tanpa rekomendasi, maka pihak pelaksana berpotensi menghadapi sanksi hukum,” ujar La Nyalla.
PBMI juga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan administrasi organisasi, tetapi dapat berkembang ke ranah pidana apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Selain menjaga legalitas kegiatan, rekomendasi resmi dinilai penting untuk menjamin keamanan atlet, kualitas pertandingan, hingga kepastian regulasi dalam sebuah event olahraga.
Karena itu, PBMI meminta seluruh komunitas, promotor, maupun penyelenggara pertandingan agar mengikuti mekanisme organisasi sebelum mengadakan kejuaraan atau event muaythai.
“Tidak boleh ada kegiatan pertandingan tanpa rekomendasi resmi. Jika tetap dilaksanakan, tentu ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan,” tegas La Nyalla.
Terkait hal itu, Ketua Muaythai Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Gladis Mangundap menegaskan, pihaknya siap melaksanakan instruksi pimpinan.
“Kita semua satu komando. Apa perintah DPP, kita laksanakan. Ketegasan yang ditunjukkan Ketum La Nyalla adalah bukti keseriusan DPP untuk menjadikan muaythai ini terus bertumbuh dan berkarya hingga menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia,” kata Gladis.
