Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara, melalui komisioner Pengasihan Amisan, melakukan kunjungan kerja ke TVRI Sulut guna memastikan kesiapan lembaga penyiaran publik tersebut dalam menayangkan ajang FIFA World Cup 2026.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Komisioner KPID Sulut lainnya, Reidi Sumual dan Rivan Kalalo. Dalam agenda ini, KPID meninjau kesiapan teknis serta jangkauan siaran TVRI sebagai pihak yang dipercaya menyiarkan Piala Dunia 2026 kepada masyarakat secara luas.
Dalam keterangannya, Pengasihan Amisan menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang menggratiskan siaran Piala Dunia 2026 merupakan langkah progresif dalam menjamin akses hiburan dan informasi bagi seluruh masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama bukan lagi pada aspek biaya, melainkan pada pemerataan distribusi siaran.
“Pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan menggratiskan siaran Piala Dunia. Tantangan kita sekarang adalah memastikan siaran tersebut benar-benar bisa diterima hingga ke pelosok, tidak hanya di wilayah perkotaan,” ujarnya.
Menurutnya, peran TVRI Sulut sebagai lembaga penyiaran publik menjadi sangat strategis dalam menjawab tantangan tersebut.
TVRI diharapkan mampu menghadirkan kualitas siaran yang stabil sekaligus memperluas jangkauan agar seluruh masyarakat Sulut dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan teknis.
Pengasihan juga menyoroti persoalan blank spot yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sulut. Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan akses, meskipun siaran telah disediakan secara gratis oleh pemerintah.
“Jangan sampai siaran sudah gratis, tetapi masyarakat di daerah tertentu tetap tidak bisa menikmatinya karena kendala sinyal. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sebagai representasi kepentingan publik dalam bidang penyiaran, KPID Sulut mendorong adanya langkah konkret dari TVRI untuk mengidentifikasi dan mengatasi wilayah-wilayah yang belum terjangkau siaran. Hal ini termasuk penguatan infrastruktur penyiaran serta optimalisasi jaringan distribusi yang ada.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan tersebut. Dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat pemerataan akses siaran hingga ke wilayah terpencil.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan KPID dalam memastikan lembaga penyiaran menjalankan mandatnya secara optimal, terutama dalam momentum besar seperti Piala Dunia yang memiliki daya tarik luas di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Siaran gratis harus diikuti dengan akses yang merata, sehingga tidak ada warga yang tertinggal,” pungkas Pengasihan.
Melalui kunjungan ini, KPID Sulut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas dan pemerataan layanan penyiaran, agar ajang Piala Dunia 2026 dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok.
