Ratahan – Pembangunan Pasar Komoditi Unggulan Kabupaten Minahasa Tenggara yang kini berdiri kokoh diantara Desa Pangu-Ratahan tak jalan sebagaimana fungsinya. Pembangunan dengan menelan anggaran ratusan juta rupiah itu dan diresmikan bupati Telly Tjanggulung awal tahun 2011 lalu, lari dari harapan berbagai pihak. Ujung-ujungnya pembangunan pasar komoditi unggulan daerah pemulihan Mitra ini mubasir bahkan terkesan hanya menghamburkan uang saja.
“Disayangkan, pihak pemerintah melalui danas terkait tidak bisa memfungsikan fasilitas itu. Padahal ibu bupati Telly Tjanggulung saat mengresmikan, berharap pasar Tradisional dapat menjadi pusat perdagangan komoditi unggulan di daerah ini. Begitu juga dengan akses distribusi barang akan terbuka dan sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, hasilnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesempatan kerja hingga akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan. Namun pada akhirnya, hingga saat ini tak pernah difungsikan,” beber sejumlah warga Mitra.
Mereka kemudian mendesak pemerintah yang ada dapat memanfaatkan sekaligus mengoperasikan pasar tersebut. Karena jika tidak fasilitas itu tidak akan pernah mendatangkan PAD bagi daerah ini, dan dengan sendirinya kondisinya akan semakin parah (rusak). “Coba pihak pemerintah mengajak sejumlah pemilik usaha jajanan dan hasil pertanian di Pasarkan disana. Pemkab harus tanggap menyikapi kondisi ini, jangan hanya diam,” pungkas mereka berharap ada keseriusan pemerintah dalam melihat keterpakaian fasilitas pemerintah yang tidak digunakan.(dul)
benar skali.!!! Pembangunan yang sudah memakan biaya Cukup banyak tak berfungsi sebagaimana mestinya, dan menurut Orang2 Tertentu Pemerintah di anggap GAGAL dalam hal tersebut. Tetapi sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk memindahkan para pedagang kepasar tersebut akan tetapi dikarenakan para pedagang yang sudah betah dengan pasar yang ada diratahan jadi pasar tersebut tidak bisa di fungsikan!!
Inilah salah satu contoh…. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat tidak sesuai dengan harapan!!! di Pihak Pemerintah menginginkan Ini.. di Pihak Msayarakat menginginkan itu, sehingga tidak terjadi suatu kesepakatan yang menyengankan!! TIDAK BOLEH MENYALAKAN PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT….. !! itulah INDONESIA