Manado – Ratusan warga Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua (SPMPMP) di Sulut mendatangi Deprov Sulut, Selasa (23/10) siang.
Mereka meminta DPRD Sulut untuk menindaklanjuti Referendum Papua Barat Merdeka. Dalam orasinya, mereka menyatakan, Papua telah menjadi tumbal kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan Belanda, Amerika dan Indonesia melalui PBB.
”Untuk menentukan masa depan bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat adalah hak bangsa Papua,” kata orator Alfret Lelawu.
Selain itu juga mereka membawa beberapa tuntutan yaitu mendukung pertemuan IPWP (Internasional Parlementariants for West Papua) tentang penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat.
“Dengan tegas kami menolak segala program perencanaan pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua karena tidak berdampak pada rakyat bangsa Papua barat. Dengan tegas kami mengutuk dan menolak keras kehadiran militer di tanah Papua yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.”
“Dengan ini kami menyatakan bahwa kami siap menentukan nasib sendiri di tanah yang Tuhan berikan yaitu tanah Papua,” tukas Ketua SPMPMP, Hezkie Meage.
Sementara Wakil Ketua Deprov, Arthur Kotambunan yang menerima aspirasi tersebut mengatakan akan membawa aspirasi itu hingga ke tingkat pusat. ”Saya berterimakasih aspirasi bisa disampaikan dengan tertib dan kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat,” tandasnya.(jry)
Manado – Ratusan warga Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua (SPMPMP) di Sulut mendatangi Deprov Sulut, Selasa (23/10) siang.
Mereka meminta DPRD Sulut untuk menindaklanjuti Referendum Papua Barat Merdeka. Dalam orasinya, mereka menyatakan, Papua telah menjadi tumbal kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan Belanda, Amerika dan Indonesia melalui PBB.
”Untuk menentukan masa depan bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat adalah hak bangsa Papua,” kata orator Alfret Lelawu.
Selain itu juga mereka membawa beberapa tuntutan yaitu mendukung pertemuan IPWP (Internasional Parlementariants for West Papua) tentang penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat.
“Dengan tegas kami menolak segala program perencanaan pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua karena tidak berdampak pada rakyat bangsa Papua barat. Dengan tegas kami mengutuk dan menolak keras kehadiran militer di tanah Papua yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.”
“Dengan ini kami menyatakan bahwa kami siap menentukan nasib sendiri di tanah yang Tuhan berikan yaitu tanah Papua,” tukas Ketua SPMPMP, Hezkie Meage.
Sementara Wakil Ketua Deprov, Arthur Kotambunan yang menerima aspirasi tersebut mengatakan akan membawa aspirasi itu hingga ke tingkat pusat. ”Saya berterimakasih aspirasi bisa disampaikan dengan tertib dan kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat,” tandasnya.(jry)