Melky Pangemanan
Jakarta – Persoalan Ketua DPR RI Setya Novanto yang terlibat kasus “Papa minta saham” menarik perhatian publik sejak minggu lalu. Apalagi ketika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memanggil Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu dan menghadirkan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Hari ini MKD telah menjadwalkan pemanggilan Setya Novanto untuk membahas persoalan kode etik.
Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Melky Pangemanan, S.IP, MAP ketika dimintai tanggapannya menyampaikam bahwa persoalan Setya Novanto adalah ujian bagi lembaga DPR dan partai politik.
“Saya kira ini ujian kredibilitas DPR dan partai politik. Publik saat ini menantikan transparansi apalagi selama ini kepercayaan publik bagi lembaga DPR dan parpol sangat kurang”.
Kehadiran Setya Novanto dalam sidang MKD hari ini dilangsungkan secara tertutup berbeda dengan sidang MKD yang menghadirkan Sudirman Said dan Bos Freeport beberapa hari lalu.
Harapan publik sidang Ketua DPR RI berlangsung terbuka, namun tetap berlangsung tertutup dengan berbagai alasan dari MKD.
“Dari contoh kecil yang terjadi ketika sidang Setya Novanto berlangsung tertutup sangat jelas terlihat bahwa tidak transparannya MKD dalam sidang etik, sehingga bisa memunculkan ketidakpercayaan publik”. Jelas Pangemanan.
Pangemanan menambahkan bahwa saat ini publik dipertontonkan dengan perilaku Setya Novanto yang kontroversial mulai dari pertemuan dengan kandidat Capres AS Donald Trump sampai persoalan papa minta saham.
“Sebaiknya Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI dan jika terbukti bersalah dalam kasus ini sudah seharusnya beliau mundur dari kelembagaan DPR dan biarlah nanti lembaga penegak hukum yang akan meneruskan penyidikan jika Novanto terlibat kasus pidana” tegasnya. (risat)
