Amurang – Tokoh masyarakat Minahasa Selatan (Minsel) Decky Mintje menegaskan, tim verifikasi agar dapat bekerja secara maksimal, apalagi sudah diperpanjang tahapan verifikasi harus teliti dan adil. Tidak ada alasan kalau didapati masih meloloskan honda K2 siliman atau mereka yang tidak berhak sengaja diloloskan. Jika hal ini masi dicuhkan maka dirinya akan mempermasalahkan secara hukum. Sejujurnya, daftar tenaga honorer yang telah dibuat tahun 2006 lalu, akan sangat mudah mengetahui honda siluman.
“Saya sangat berharap, Jangan ada lagi ada permainan. Karena sebelumnya Kepala BKDD (Roy Tiwa, red) sendiri mengakui pada proses awal telah terjadi kesalahan karena tidak diverifikasi. Makanya kesalahan tersebut jangan sampai diulangi. Hal yang sama berlaku bagi kepala-kepala SKPD agar jangan mengeluarkan rekomendasi sembarangan. Karena kami memegang daftar honda K2 tidak sah, tapi masih lulus seleksi. Alangkah tidak adil kalau mereka yang tidak berhak diloloskan. Sedangkan mereka yang sudah lama mengabdi, malah tidak lulus seleksi,” tandas Mintje.
Kalau sampai tim verfikasi meloloskan Honda K2 siluman, sambung Mintje, maka sama saja dengan menjebak bupati. “Jika masih dipaksakan honda siluman lolos verifikasi, maka semua ini akan ada dampak hukum. Kalau nantinya bupati menandatangani yang ternyata masih berisi Honda K2 palsu, bukankah itu bisa dikatakan jebakan,” tukas Mintje, belum lama ini. (sanlylendongan)
Amurang – Tokoh masyarakat Minahasa Selatan (Minsel) Decky Mintje menegaskan, tim verifikasi agar dapat bekerja secara maksimal, apalagi sudah diperpanjang tahapan verifikasi harus teliti dan adil. Tidak ada alasan kalau didapati masih meloloskan honda K2 siliman atau mereka yang tidak berhak sengaja diloloskan. Jika hal ini masi dicuhkan maka dirinya akan mempermasalahkan secara hukum. Sejujurnya, daftar tenaga honorer yang telah dibuat tahun 2006 lalu, akan sangat mudah mengetahui honda siluman.
“Saya sangat berharap, Jangan ada lagi ada permainan. Karena sebelumnya Kepala BKDD (Roy Tiwa, red) sendiri mengakui pada proses awal telah terjadi kesalahan karena tidak diverifikasi. Makanya kesalahan tersebut jangan sampai diulangi. Hal yang sama berlaku bagi kepala-kepala SKPD agar jangan mengeluarkan rekomendasi sembarangan. Karena kami memegang daftar honda K2 tidak sah, tapi masih lulus seleksi. Alangkah tidak adil kalau mereka yang tidak berhak diloloskan. Sedangkan mereka yang sudah lama mengabdi, malah tidak lulus seleksi,” tandas Mintje.
Kalau sampai tim verfikasi meloloskan Honda K2 siluman, sambung Mintje, maka sama saja dengan menjebak bupati. “Jika masih dipaksakan honda siluman lolos verifikasi, maka semua ini akan ada dampak hukum. Kalau nantinya bupati menandatangani yang ternyata masih berisi Honda K2 palsu, bukankah itu bisa dikatakan jebakan,” tukas Mintje, belum lama ini. (sanlylendongan)