“Seharusnya abolisi dan amnesti tidak diperlukan jika Peradilan menjadi tempat ditemukannya Keadilan. Jika penegakan hukum berjalan normal, Tom Lembong dan Hasto seharusnya bebas,” jelasnya.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo ini adalah bentuk penyelamatan terhadap peradilan sesat dan penegakan hukum yang tidak normal.
“Fakta ini adalah peringatan bagi Aparat Penegak Hukum agar tidak tersesat, apalagi menggunakan hukum sebagai alat politik,” pungkasnya.
(***/jenlywenur)
