Manado – Sejumlah Honorer Daerah (Honda) yang mengaku bertahun-tahun mengabdikan diri dilingkungan pemerintah kota (Pemkot) Manado merasa kecewa dengan proses perekrutan CPNS K2 dan akan menggelar aksi demo.
Dengan sikap kesalnya, sejumlah personil Satuan Polisi Pamong Pradja (Sat Pol-PP) meminta para wakil rakyat menindaklajuti persoalan dugaan praktek titipan CPNS K2, yang disinyalir melibatkan mantan Kasat Pol-PP Kota Manado.
“Kami meminta DPRD memeriksa dasar SK dari nama-nama yang masuk rekomendasi CPNS K2. Karena bagi kami, ada sejumlah nama yang tidak pernah bekerja di Sat Pol-PP. Tapi nama mereka masuk dalam SK usulan,” ujar sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu.
Ditegaskannya lagi, bertahun-tahun mengabdi di pemkot Manado, namun seakan tidak dihargai. Mereka pun meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersikap adil dalam perekrutan CPNS K2.
“Diantara kami sudah bertahun-tahun bekerja sebagai Sat Pol-PP, dengan dasar SK setiap tahunnya. Tapi, orang-orang yang tidak pernah bekerja di Pol-PP malah direkomendasi dalam usulan CPNS K2. Inikan tidak adil namanya. Tolong berikan keadilan bagi kami dan bagi BKD, kami minta jangan menerima titipan-titipan. Harus adil dalam menentukan nasib Honda,” tambahnya. (Leriando Kambey)
Manado – Sejumlah Honorer Daerah (Honda) yang mengaku bertahun-tahun mengabdikan diri dilingkungan pemerintah kota (Pemkot) Manado merasa kecewa dengan proses perekrutan CPNS K2 dan akan menggelar aksi demo.
Dengan sikap kesalnya, sejumlah personil Satuan Polisi Pamong Pradja (Sat Pol-PP) meminta para wakil rakyat menindaklajuti persoalan dugaan praktek titipan CPNS K2, yang disinyalir melibatkan mantan Kasat Pol-PP Kota Manado.
“Kami meminta DPRD memeriksa dasar SK dari nama-nama yang masuk rekomendasi CPNS K2. Karena bagi kami, ada sejumlah nama yang tidak pernah bekerja di Sat Pol-PP. Tapi nama mereka masuk dalam SK usulan,” ujar sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu.
Ditegaskannya lagi, bertahun-tahun mengabdi di pemkot Manado, namun seakan tidak dihargai. Mereka pun meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersikap adil dalam perekrutan CPNS K2.
“Diantara kami sudah bertahun-tahun bekerja sebagai Sat Pol-PP, dengan dasar SK setiap tahunnya. Tapi, orang-orang yang tidak pernah bekerja di Pol-PP malah direkomendasi dalam usulan CPNS K2. Inikan tidak adil namanya. Tolong berikan keadilan bagi kami dan bagi BKD, kami minta jangan menerima titipan-titipan. Harus adil dalam menentukan nasib Honda,” tambahnya. (Leriando Kambey)