Airmadidi – Tahun 2014, statemen dari pemerintah baik dari Pemerintah Provinsi Sulut melalui Gubernur Sinyo Sarundajang maupun Pemerintah Kabupaten Minut melalui Bupati Sompie Singal, dinilai tak patut dipercaya terkait nilai investasi pertambangan di Pulau Bangka oleh PT MMP.
“Bayangkan ini bacerita doi triliun kong bisa berubah-ubah dan statemen bupati dengan gubernur tidak sama akan nilai investasi itu,” Kata Maria Taramen dari Ormas Tunas Hijau mewakili masyarakat penolak tambang dalam hearing bersama DPRD Minut, Rabu (8/10/2014) sore
Hal itu hanya satu dari diantara permasalahan yang ada di Pulau Bangka. Sambil memegang beberapa helai kertas, Taramen pun membeberkan satu per satu apa yang sebenarnya ada dan terjadi di Pulau Bangka saat ini.
“Desa Ehe tak ada air bersih, mereka bacuci pakai air laut, itu karena lokasi sumber air sudah dimiliki PT MMP. Masalah pengukuran tanah juga tanpa ada pemberitahuan,” kata Taramen.
Diungkapnya juga, oknum Hukum Tua Desa Kahuku, melakukan penjualan tanah adat tanpa diketahui masyarakat. “Jadi itu masyarakat, hukum tua kase bodok, so jual babadiam kong kase doi 1 juta pa masyarakat. Masyarakat yang tau itu doi hasil jual tanah adat, dorang so kase pulang pa hukum tua,” ujar Taramen.
Masalah sosial muncul disana, Taramen mengakui lagi top Hugel ‘hubungan gelap’ atau perselingkuhan. Sebab menurutnya, di Pulau Bangka banyak pekerja yang datang dari luar, seperti orang-orang dari Jawa dan Kalimantan.
Permasalahan di Pulau Bangka juga sempat diadukan ke pihak Jokowi. Dimana dari sejumlah data dan bukti yang dibeberkan, diakui ada indikasi korupsi terjadi terkait keberadaan PT MMP di Pulau Bangka.
“Disana ada indikasi korupsi sistematis, kata salah satu tim sukses Jokowi. Dewan Minut terlambat, torang pe dewan baru mo mulai hearing,” kata Taramen. (robintanauma/bersambung)
tambang? jelas butuh, lingkungan? jelas wajib di jaga, sebaiknya duduk satu atap pemerintah, rakyat dan perusahaan. itu saja. karena hanya isu lingkungan tidaklah tepat, gimana? lah kita kita ini saja masih belum bisa menjaga lingkungan!! contoh paling sederhana saja, sampah, main buang saja, usaha ganti oli bengkel limbah main buang saja, pantai manado? jadi mall juga, bunaken? parah lagi, jadi? saya pikir semua harus satu tujuan, menerima investor dengan beberapa syarat ketat, relokasi, reboisasi, renovasi alam dll. menolak tambang? sudah isu lah, ada gula ada semut….
Rencana pertambangan di P.Bangka, sebelum benar benar dilaksanakan, hendaknya dipikirkan matang matang dari segi aspek teknis, ekonomis, soial, politik dan lingkungn hidup. Selalu ada persaingan antara perlunya investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan resiko kerusakan lingkungan dan sosial karena investasi itu. Publik perlu diberitahu tentang besarnya biaya sosial dan lingkungan, dibanding dengan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari pertambangan itu. Prosedurnya, hendaknya melalui kajian pakar yang memang ahli dalam “perencanaan dan evaluasi proyek investasi”, lalu kemudian di screening melalui prosedur “pengambilan keputusan publik” (Public Deciusion making process”) melalui DPRD dan kemudian diputuskan oleh Gubenur/Pmerintah Daerah dan Pusat. Sudah bagus, ada perdebatan di DPRD Minut, tetapi tanpa ada naskah akademi, debat itu bisa cendrug “debat kusir”. Waktu saya Rektor, saya melakukan prosedur evaluasi persaingan antara Pertambangan Emas oleh PT Newmon dan Polusi di Pantai Buyat. Dikumpulkan para ahli mancanegara: dari Australia, dari WHO, dari Iraliam dari US…yang berdebat berdasarkan argumentasi ilmiah, lalu disalurkan melalui proswedur pengambilan keputrusan publik. Demikian saran saya. Professor Ir.Lefrand Winston Sondakh, M.Ec; Ph.D in Project Planning and Evaluation, Mantan Rektor Unsrat, 2003.2008, sekarang Purnabhakti bermukim di Kanonang MInahasa dan Bintaro, Jakarta sebagai Konsultan. Syalom.