MANADO – Lima anggota DPRD Sulawesi Utara asal Manado bertemu jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk menyerap aspirasi. “Semua aspirasi yang disampaikan oleh warga Manado melalui pemerintah, akan kami perjuangkan dalam rapat paripurna dengan Pemerintah Provinsi, sampai ke pusat,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Viktor Mailangkay, Kamis (12/4).
Mailangkay mengatakan jika ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemkot Manado, DPRD akan memperjuangkanya agar bisa dilakukan oleh provinsi, bahkan sampai nasional.
Anggota Fraksi PDIP, Andre Angouw, mengatakan mereka sudah menerima aspirasi langsung dari warga Manado mengenai masalah pekuburan yang sangat sulit sekarang ini, juga mengenai status hukum tanah yang akan direklamasi itu harus diperjelas.
Arthur Kotambunan dari Partai Damai Sejahtera mengatakan akan mempertanyakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi mengenai status para pejabat di Manado yang masih pelaksana tugas sampai sekarang, sebab ini menyebabkan pelayanan publik terhambat.
“Kami juga akan mempertanyakan mengenai janji bantuan truk sampah yang belum terealisasi hingga sekarang, kalau bisa jangan hanya lima seperti janji tetapi harus 11,” kata Kotambunan.(niel)
MANADO – Lima anggota DPRD Sulawesi Utara asal Manado bertemu jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk menyerap aspirasi. “Semua aspirasi yang disampaikan oleh warga Manado melalui pemerintah, akan kami perjuangkan dalam rapat paripurna dengan Pemerintah Provinsi, sampai ke pusat,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Viktor Mailangkay, Kamis (12/4).
Mailangkay mengatakan jika ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemkot Manado, DPRD akan memperjuangkanya agar bisa dilakukan oleh provinsi, bahkan sampai nasional.
Anggota Fraksi PDIP, Andre Angouw, mengatakan mereka sudah menerima aspirasi langsung dari warga Manado mengenai masalah pekuburan yang sangat sulit sekarang ini, juga mengenai status hukum tanah yang akan direklamasi itu harus diperjelas.
Arthur Kotambunan dari Partai Damai Sejahtera mengatakan akan mempertanyakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi mengenai status para pejabat di Manado yang masih pelaksana tugas sampai sekarang, sebab ini menyebabkan pelayanan publik terhambat.
“Kami juga akan mempertanyakan mengenai janji bantuan truk sampah yang belum terealisasi hingga sekarang, kalau bisa jangan hanya lima seperti janji tetapi harus 11,” kata Kotambunan.(niel)