Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Di tengah kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan secara nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) justru mencatat sejumlah indikator ekonomi dan fiskal yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Fakta tersebut terungkap saat Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/06/2026) lalu.
Dalam pemaparannya, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari anggaran yang tersedia.
Pengelolaan tersebut menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah secara hati-hati dan terkendali.
“Tak hanya itu, posisi keuangan daerah juga menunjukkan penguatan. Total aset Pemprov Sulut meningkat dari Rp10,78 triliun menjadi Rp11,49 triliun. Pada saat yang sama, kewajiban daerah berhasil ditekan secara signifikan dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849 miliar,” kata Yulius.
Dari sisi makroekonomi, lanjut Yulius, Sulut membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
“Pertumbuhan tersebut diikuti dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,62 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun hingga mencapai 5,78 persen,” katanya.
Sementara, stabilitas ekonomi turut terlihat dari inflasi yang berhasil dikendalikan pada level 1,23 persen, jauh di bawah inflasi nasional sebesar 2,92 persen.
“Di sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut meningkat menjadi 76,32. Pemprov juga mencatat penurunan prevalensi stunting serta peningkatan kesejahteraan pelaku sektor primer yang tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani menjadi 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan mencapai 112,17 sepanjang 2025,” tuturnya.
Sejumlah capaian lain juga disampaikan dalam rapat tersebut, di antaranya revitalisasi Museum Negeri Sulut menjadi pusat wisata edukasi modern serta lahirnya Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadikan Sulut sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi tersebut.
Atas berbagai capaian itu, Sulut meraih penghargaan Terbaik I Kategori Provinsi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat Regional Sulawesi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, Terbaik II Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kali berturut-turut.
Setelah mendengarkan penjelasan Gubernur, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulut menyampaikan pandangan umum sebelum Gubernur memberikan tanggapan atas berbagai masukan dan saran yang disampaikan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Jane Lalujan, menyampaikan bahwa fraksinya secara umum menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Sikap serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Vionita Kuera. Golkar mengapresiasi komitmen Pemprov Sulut dalam mengelola APBD dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, yang dinilai turut berkontribusi terhadap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sulut Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya,” demikian disampaikan Vionita Kuera dalam pemandangan umum Fraksi Golkar.
Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrat memberikan dukungan dengan sejumlah catatan strategis. Melalui juru bicara Henry Walukow, Demokrat mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan provinsi yang dinilai menjadi wajah daerah.
“Ibaratnya, infrastruktur jalan sebagai wajah dalam satu tubuh. Sebaik apa pun kondisi sektor lain, jika jalan sebagai wajah daerah rusak maka citra pembangunan juga akan terdampak,” ucap Walukow.
