Tahuna – Sejumlah kasus yang terjadi baik pelanggaran imigrasi, sindikat
penjualan senjata api dan perdagangan wanita yang sudah mencuat ke
publik membuktikan pengawasan laut di Perairan Kabupaten Kepulauan
Sangihe sangat lemah.
“Kita tidak bisa mempungkiri pengawasan laut di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai sangat lemah. Buktinya sejumlah kasus pelanggar lintas batas mencuat ke publik,” ujar Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe Verry Bawoleh yang mengkritik pengawasan luat di perairan Sangihe, Jumat (6/6/2014).
Lanjut dikatakannya, seharusnya perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Filipina harus diperketat dan menjadi perhatian khusus intansi terkait, sehingga tidak ada pelintas batas yang melewati jalur gelap.
“Ini bukti lemahnya pengawasan laut sehingga banyak pelintas batas memilih melewati jalur gelap tidak melalui jalur resmi Broding Crosing Area (BCA) yang sudah ditetapkan kedua Negara,” katanya.
Diungkapkannya, jika pengawasan di perairan laut Sangihe lemah seperti ini, sangat membahayakan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tanpa sepengetahuan kita jalur gelap pelintas batas akan menjadi tempat penyeludupan sejata, teroris, narkoba dan perdagangan wanita. Oleh karena itu, sebelum ini membahayakan Negara kami menghimbau intansi teknis untuk melakukan pengawasan dengan ketat. Jangan hanya diam,” tutupnya.(gun)
Tahuna – Sejumlah kasus yang terjadi baik pelanggaran imigrasi, sindikat
penjualan senjata api dan perdagangan wanita yang sudah mencuat ke
publik membuktikan pengawasan laut di Perairan Kabupaten Kepulauan
Sangihe sangat lemah.
“Kita tidak bisa mempungkiri pengawasan laut di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai sangat lemah. Buktinya sejumlah kasus pelanggar lintas batas mencuat ke publik,” ujar Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe Verry Bawoleh yang mengkritik pengawasan luat di perairan Sangihe, Jumat (6/6/2014).
Lanjut dikatakannya, seharusnya perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Filipina harus diperketat dan menjadi perhatian khusus intansi terkait, sehingga tidak ada pelintas batas yang melewati jalur gelap.
“Ini bukti lemahnya pengawasan laut sehingga banyak pelintas batas memilih melewati jalur gelap tidak melalui jalur resmi Broding Crosing Area (BCA) yang sudah ditetapkan kedua Negara,” katanya.
Diungkapkannya, jika pengawasan di perairan laut Sangihe lemah seperti ini, sangat membahayakan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tanpa sepengetahuan kita jalur gelap pelintas batas akan menjadi tempat penyeludupan sejata, teroris, narkoba dan perdagangan wanita. Oleh karena itu, sebelum ini membahayakan Negara kami menghimbau intansi teknis untuk melakukan pengawasan dengan ketat. Jangan hanya diam,” tutupnya.(gun)