Penulis: JenlyWenur | Manado
Proses demokrasi di Indonesia saat ini tengah berada dalam persimpangan dilematis.
Di satu sisi menjadi jalan mencari pemimpin, namun di sisi lain justru menjadi ancaman nyata bagi kelestarian alam.
Peringatan keras ini disampaikan oleh Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Ferry Daud Liando, saat membuka Kuliah Umum bertajuk Green Democracy di Aula FISIP Unsrat, Rabu (8/4/2026).
Di hadapan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, selaku nara sumber dan ribuan peserta, Ferry membedah bagaimana pesta demokrasi kerap meninggalkan luka permanen pada lingkungan.
Ferry mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan sudah dimulai sejak tahap persiapan pemilu hingga berlanjut pasca pemilu.
Penggunaan kertas dalam jumlah masif menjadi sorotan utama.
Pada tahapan pemilu, panitia pemilihan harus menggunakan ribuan rim kertas untuk mendata pemilih, demikian juga dengan penggunaan surat suara.
Ia kemudian mengambil contoh pemilu 2024 silam.
Dari jumlah pemilih sebanyak 204 juta jiwa dikali 5 lembar surat suara berdasarkan jenis pemilihan, kemudian di kali dengan 820.161 tempat pemungutan suara ditambah dengan 3000 TPS di luar negeri, menghasilkan penggunaan surat suara sebanyak 1,24 milyar kertas.
Hal ini jelas berdampak pada penggunaan pohon, di mana jika satu rim kertas setara dengan satu pohon, maka satu kali pemilu penyedia bisa diasumsikan harus menebang pohon sebanyak 82 000 pohon lebih.
Parahnya lagi, tak hanya surat suara, penggunaan kertas di TPS juga meliputi lembar daftar pemilih, plano, formulir hasil penghitungan dan dokumen berita acara.
“Bayangkan berapa jumlah pohon yang harus kita tebang,” kata Ferry Liando.
Tak berhenti di situ, Dekan Ferry juga menyoroti penggunaan plastik baliho sebagai alat peraga kampanye serta bahan sosialisasi dari penyelenggara dan pemerintah.
Bahan tersebut, kata dia, akan sulit terurai selama puluhan atau ratusan tahun, berpotensi mencemari tanah dan asapnya bisa jadi racun jika dibakar.
Tak bisa dipungkiri, pada tahapan ini banyak pohon yang mati akibat dipasangi iklan dengan paku.
Mirisnya, hal serupa juga berlanjut hingga pasca pilkada.
Isu lingkungan sering kali dikorbankan demi politik balas budi.
