Tak sedikit oknum kepala daerah yang diduga mengobral perijinan pengelolaan hutan dan pertambangan.

Kompensasi pinjaman dana kampanye saat pilkada disinyalir menjadi salah satu penyebabnya.

“Terdapat lahan-lahan hijau, berubah fungsi menjadi lahan dan kawasan bisnis” katanya.

“Jika tidak dicegah maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan akan membahayakan masa depan bangsa,” tambah Liando, sambil berharap DPD RI dapat mencari pola agar proses demokrasi tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kuliah umum turut dihadiri juga oleh Ketua Komite ll DPD RI Ir Stevanus BAN Liow, Rektor Unsrat Prof Dr Ir Berty A.O Sompie M.Eng, IPU, ASEAN.Eng.