Oleh: Dr. Jusak Kereh (Praktisi Hukum, Perbankan, dan Kebijakan Publik)
Sebagai seseorang yang telah menghabiskan waktu cukup lama menyelami dunia perbankan, hukum, dan kebijakan publik, intuisi saya sering kali menangkap sinyal bahaya yang luput dari pandangan mata telanjang.
Di balik hijaunya angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa bulan terakhir, tercium aroma ketidakwajaran.
Terdapat ketidaksinkronan yang tajam antara harga saham yang melambung tinggi dan fundamental pasar modal nasional yang sejatinya sedang tidak baik-baik saja.
Firasat ini bukan sekadar tebak-tebakan.
Ini adalah kalkulasi rasional yang membawa saya pada kesimpulan pahit, yang sempat saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat pada Sabtu lalu (24/1/2026).
“Pesta pasar modal BEI akan segera berakhir. Bersiaplah.”
Dan benar saja.
Pada Rabu (28/1/2026), pasar dihantam oleh apa yang disebut sebagian pihak sebagai Black Swan Event, yakni kejadian langka dan tak terduga.
Pasar jatuh hingga 6–8 persen, sehingga perdagangan harus dihentikan sementara melalui mekanisme trading halt.
Pembaruan Penutupan Pasar Kamis sore (29/1/2026), harapan pasar untuk membaik atau mengalami rebound hari ini pupus sudah.
IHSG kembali ditutup merah membara.
Upaya menahan indeks sejak pagi hari gagal total.
Apa artinya?
Pasar tampaknya sedang menghukum ketidakjujuran.
Investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) hingga triliunan rupiah hanya dalam dua hari.
Ini bukan sekadar kepanikan sesaat, melainkan krisis kepercayaan (trust issue).
Mari kita bedah situasi ini dengan bahasa yang jujur dan lugas.
1. Kartu Merah dari Sang Wasit: MSCI
Penyebab utama gejolak ini adalah keputusan MSCI (Morgan Stanley Capital International), lembaga acuan dana-dana besar dunia, yang membekukan indeks Indonesia.
Alasannya adalah adanya indikasi manipulasi data free float.
Sederhananya, saham yang dalam laporan disebut dimiliki publik atau masyarakat, ternyata dicurigai masih dikuasai oleh bandar atau pemilik lama melalui skema nominee.
Kondisi ini menciptakan likuiditas semu.
Di atas kertas tampak ramai, namun pada praktiknya sepi. Dampaknya jelas.
MSCI seolah mengatakan, “Kami tidak percaya data kalian.”
Akibatnya, investor asing yang menguasai sekitar 40–45 persen dana di pasar modal domestik tidak memiliki pilihan selain hengkang.
2. Respons Pemadam Kebakaran OJK dan BEI
Sore ini, media seperti Bisnis Indonesia dan Kontan.co.id (29/1/2026) melaporkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memanggil pimpinan emiten berkapitalisasi besar untuk klarifikasi.
Regulator juga menjanjikan pelaksanaan audit kepatuhan sebagai upaya melobi MSCI.
Sebagai praktisi hukum dan pengamat kebijakan, langkah ini saya nilai lebih menyerupai tindakan pemadam kebakaran, bukan arsitek bangunan.
Langkah tersebut bersifat reaktif dan terlambat.
Mengapa audit baru dilakukan setelah dunia internasional berteriak soal ketidakberesan?
Kepercayaan global tidak dapat dibeli kembali hanya dengan rapat darurat semalam.
Kerusakan yang terjadi sudah bersifat sistemik.
3. Bahaya Menyepelekan Masalah
Di tengah badai pasar pada Rabu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pernyataan yang dikutip CNBC Indonesia dan Bloomberg Technoz.
“Ini kan masih shock. Biasanya dua sampai tiga hari sudah selesai.Ini waktu yang baik untuk membeli.”
Pernyataan tersebut tentu dimaksudkan untuk menenangkan pasar.
Namun, bagi analis, pernyataan ini berpotensi menjadi simplifikasi yang berbahaya.
Menganggap persoalan struktural dapat selesai dalam dua hingga tiga hari berisiko menimbulkan kesan kurangnya sense of crisis.
Faktanya, pasar hari ini masih tertekan.
Memberikan harapan kepada investor ritel, khususnya generasi muda, untuk melakukan aksi beli saat harga jatuh, sementara tren belum jelas, adalah langkah yang patut dipertanyakan kebijaksanaannya.
4. Ancaman Turun Kasta (Degradasi)
Risiko terbesar saat ini bukan semata harga saham yang murah, melainkan ancaman penurunan status pasar.
Saat ini, Indonesia berada dalam kategori Emerging Market bersama negara-negara seperti China dan India.
Jika MSCI menurunkan status Indonesia menjadi Frontier Market, posisi kita akan disetarakan dengan negara seperti Vietnam atau Nigeria.