Hukum dan Kriminalitas

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Balai Sungai

Ketua PAMI Noldy Pratasis
Ketua PAMI Noldy Pratasis

Manado – Hampir semua proyek  dikerjakan balai sungai tidak transparan, banyak dugaan proyek yang dikerjakan  tidak jelas, dugaan kuat Novie Maxi ilat st.sp sebagai kepala satker  sungai dan pantai telah memperkaya diri oleh karena pekerjaan  proyek  banyak bermasalah, dugaan  perusahaan yang dimenangkan tender abal-abal, demikian hal ini dikatakan Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI), Noldy Pratasis kepada beritamanado.

“Perusahan yang hanya kantornya  di mobil dan modal perusahaan tidak ada, bagaimana perusahaan tersebut mengerjakan proyek puluhan miliaran , perusahan seperti ini hanya merugikan pemerintah, mau pekerjaan tapi tidak punya modal, semestinya hal ini tidak boleh terjadi ,” ujar Pratasis.

Lanjutnya, ada dugaan revitalisasi  danau tondano 72 m dan pengaman pantai di pulau miangas yang sudah ditender tapi tidak dipublikasikan tahun 2014 . “Proyek miangas  tahun 2013 telah menghabiskan dana 24 miliar hanya untuk pembuatan talud sepanjang 400 meter dan tahun 2014 dikerjakan lagi oleh perusahaan yang sama padahal pembangunan sebelumnya belum selesai, Pengerjaan proyek rehabilitasi bendungan dan pengendalian banjir di Nuangan Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara, senilai Rp10 miliar. Diduga ada indikasi kolusi,dan ada dugaan pekerjaan pembangu­nan pengendali banjir sungai Nonapan, dikerjakan secara asal – asalan  oleh PT. Cenda­na Raya Pantura berbandrol Rp. 3.119.­990.000 dengan nomor kontrak ker­ja:HK02.03/PJSA-SP.1/BWSS-1/2013/02” urainya.

ADVERTISEMENT

PAMI minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus miangas, mengingat ada dugaan harta dari pejabat balai sugai seperti mobil, rumah mewah. “Saya minta kepada KPK untuk segera memeriksa oknum tersebut dan meminta kepada ppatk untuk  mengaudit harta kekayaan Bob Lombogia dan Novi Ilat sebagai pintu masuk dugaan tindak pidana kasus koropsi  dan memita pada Kementrian PU serta gubernur segera mencopot jabatan mereka,” tukasnya. (risat)