MANADO – Mencermati specrum ancaman yang ada di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) maka siang tadi Selasa,(26/7) sekitar pukul.11.00 Wita, ditengah-tengah kunjungan Komisi I DPR-RI di Provinsi Sulut, Panglima Komando Daerah Militer VII Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir,SIP menjelaskan program pengamanan TNI khususnya di Sulut, diruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.
Program pengamanan tersebut yaitu dengan mengadakan operasi menyidak selain perang. Selain itu Pangdam juga menambahkan ada dua sistem dalam rencana strategis (Renstra) mengantisipasi potensi ancaman yaitu pertama pencegahan yang mengedepankan fungsi intelejen teritorial dan pengamanan wilayah. Artinya dengan mengumpulkan informasi atau keterangan yang terkait dengan masalah suatu potensi ancaman. Kedua adalah penanggulangan yang berarti pemberdayaan wilayah pertahanan yang dimanivestasikan dalam bentuk kegiatan ketahanan pangan dalam rangka mengatasi krisis pangan serta reboisasi hutan serta pengendalian penduduk. Masalah hutan yang mengakibatkan banjir dan bencana alam.
Dalam pemaparannya, kepada Komisi I yang dipimpin H Hayono Isman,SIP Pangdam mendapatkan kritikan dari anggota komisi DR. H. A. Efendy Choirie (Gus Choi) yang kurang fokus dalam penanganan militer.
“Dalam kaitan ini Pangdam tadi menyinggung soal pangan, reboisasi (hutan) persoalannya adalah siapa yang harus melaksanakan , membangun, mengembangkan, dan membuat kedaulatan pangan , apakah tentara (TNI) atau sipil? Jawabannya menurut saya adalah sipil dalam hal ini Gubernu,” jelas Gus Choi.
“Saya memberi komentar supaya panglima tidak terlalu jauh nanti kemudian ngurusin KB, ngurusin orang lahir. Tentara saja tidak latihan lagi untuk menjadi tentara yang profesional dalam rangka perang. Nanti kembali lagi seperti orde baru hanya bedanya orde baru ikut berpolitik tapi sekarang ngurusin orang lahir,” tegasutur Gus Choi. (jrp)
