Oleh: Vebry Sang Petarung
Sudah delapan bulan duet Yulius Selvanus–Victor Milangkay memimpin Sulawesi Utara.
Namun yang paling nyaring terdengar bukan gema pembangunan, melainkan sunyi.
Sunyi komunikasi. Sunyi strategi. Sunyi arah.
Dinas Kominfo Sulut (yang seharusnya menjadi jantung informasi dan wajah komunikasi pemerintah) tampak kehilangan denyut.
Lembaga ini seperti mikrofon rusak: kadang menyala, sering tak berfungsi, dan ketika berbunyi pun hanya menghasilkan dengung birokrasi.
Ironisnya, hingga kini pucuk pimpinan Kominfo masih diisi oleh pelaksana harian (Plh).
Status sementara itu seperti dijadikan tameng untuk tidak bergerak. Tidak berpikir, tidak berinovasi, dan tidak berani.
Padahal dalam dunia komunikasi politik, diam bukanlah kebijaksanaan. Diam adalah kesalahan fatal.
Dalam delapan bulan terakhir, publik masih bisa menemukan jejak pemberitaan tentang Gubernur Yulius Selvanus.
Tapi coba cari tentang Wakil Gubernur Victor Mailangkay nyaris tak terdengar.
Yang justru sering tampil adalah pejabat Kominfo sendiri. Dunia terbalik: panggung yang seharusnya untuk pemimpin malah dikuasai oleh juru bicara tanpa pesan.
Kominfo Sulut tampaknya kehilangan fungsi dasarnya: membaca opini publik dan mengelola persepsi politik. Bukan hanya tumpul dalam strategi, tetapi juga miskin empati terhadap publik.
Ketika kritik datang, responsnya defensif—seolah rakyat adalah lawan bicara yang harus dibungkam, bukan diajak berdialog.
Isu kerja sama media yang tak transparan semakin memperkeruh citra lembaga ini.
Bagaimana mungkin institusi yang bertugas mengelola komunikasi publik justru gagal berkomunikasi secara terbuka?
Sulawesi Utara tidak membutuhkan dinas yang sibuk mengatur narasi untuk menyenangkan pejabat, tetapi lembaga yang cerdas memotret realitas.
Komunikasi publik bukan soal menjaga citra kekuasaan, melainkan menjaga kepercayaan rakyat.
