AMURANG—Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kinerja Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Minsel Ollivya Lumi, SSTP. Pasalnya, belum mampu mengkoordinasikan program kerja antara Hukum Tua, perangkat desa dan lain sebagainya. Maka dari itu, elemen Minsel meminta ibu bupati langsung mengevaluasi kinerjanya.
‘’Saya sampaikan, bahwa kinerja Kepala BPMPD Minsel Ollivya Lumi, SSTP sangat-sangat tak mampu. Ini kesalahan ibu bupati yang langsung melantik dia masuk dijajaran ini. Ada banyak persoalan koordinasi antara hukum tua dan perangkat desa yang jelas-jelas tak bisa dilakukannya,’’ ujar Sekretaris LSM KOMPASKN Minsel Sonny Sariowan ketika menghungi beritamanado Jumat tadi.
Lanjut Sariowan, kalau tak mampu silahkan mundur.Jangan soh pintar, kalau tak mampu memberikan program-programnya silahkan mundur.Ada banyak yang bisa diganti. Lagi pula, untuk memperjuangkan hak para kumtua dan perangkat desa pun sangat lambat.
‘’Maka dari itu, KOMPASKN meminta bupati Tetty Paruntu untuk dapat mengevaluasi kinerjanya. Jangan sampai, kepemimpinan bupati Tetty Paruntu akan berdampak tak baik karena ada pejabat yang tak mampu mengartikan program.Makanya, jangan lama-lama pejabat seperti diatas langsung diganti,’’ ucapnya. (ape)
AMURANG—Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kinerja Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Minsel Ollivya Lumi, SSTP. Pasalnya, belum mampu mengkoordinasikan program kerja antara Hukum Tua, perangkat desa dan lain sebagainya. Maka dari itu, elemen Minsel meminta ibu bupati langsung mengevaluasi kinerjanya.
‘’Saya sampaikan, bahwa kinerja Kepala BPMPD Minsel Ollivya Lumi, SSTP sangat-sangat tak mampu. Ini kesalahan ibu bupati yang langsung melantik dia masuk dijajaran ini. Ada banyak persoalan koordinasi antara hukum tua dan perangkat desa yang jelas-jelas tak bisa dilakukannya,’’ ujar Sekretaris LSM KOMPASKN Minsel Sonny Sariowan ketika menghungi beritamanado Jumat tadi.
Lanjut Sariowan, kalau tak mampu silahkan mundur.Jangan soh pintar, kalau tak mampu memberikan program-programnya silahkan mundur.Ada banyak yang bisa diganti. Lagi pula, untuk memperjuangkan hak para kumtua dan perangkat desa pun sangat lambat.
‘’Maka dari itu, KOMPASKN meminta bupati Tetty Paruntu untuk dapat mengevaluasi kinerjanya. Jangan sampai, kepemimpinan bupati Tetty Paruntu akan berdampak tak baik karena ada pejabat yang tak mampu mengartikan program.Makanya, jangan lama-lama pejabat seperti diatas langsung diganti,’’ ucapnya. (ape)