Tondano, BeritaManado.com — Jarang terdengar memberikan pemikiran terhadap hasil-hasil pembangunan daerah maupun sejumlah permasalahan sosial di masyarakat, kinerja Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dinilai kurang ‘menggigit’.
Penilaian tersebut bukan dari eksternal Partai NasDem, namun justeru dari dalam lingkungan partai besutan Surya Paloh.
Tak tanggung-tanggung, hal itu disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa Yulius Patadungan kepada BeritaManado.com, Senin (22/3/2021).
Menurutnya, dirinya hampir tidak pernah menerima informasi bahwa anggotanya yang duduk sebagai wakil rakyat itu memberikan pemikiran-pemikiran kritis terhadap kinerja pemerintah daerah dan hasil pembangunannya.
“Kalau hanya bicra di ruang siding dengan agenda membahas berbagai hal itu sudah biasa, namun bersuara ke luar melalui jasa media masa hampir tidak ada. Kalaupun ada Namanya tercatat di sejumlah media, itu mungkin waktu kampanye pencalonan,” ungkap Yulius Patadungan.
Ia pun mengahrapkan kedepan hal itu disadari oleh tiga anggotanya yang hampir setiap hari menikmati kursi empuk saat rapat.
“Jangan sampai keenakan di ruang siding, kunjungan kerja ke luar daerah, lalu lupa menyampaikannya ke publik apa yang dikerjakan melalui teman-teman media. Tentang hal ini juga sudah menjadi arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem,” kata Yulius Patadungan didampingi Sekretaris Jemly Wungouw.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa semua yang dilakukan Fraksi NasDem di dalam dan luar ruang siding, hendaknya diketahui masyarakat Minahasa, minimal di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing dengan menjalin kemitraan dengan media, disamping memaksimalkan media sosial Facebook yang ada.
Ada satu catatan khusus yang merupakan kinerja Fraksi NasDem di tahun 2020 lalu, dimana sempat tidak hadir saat digelar salah satu agenda Rapat Paripurna DPRD Minahasa tanpa ada kabar berita ke pimpinan DPRD.
“Hal seperti itu jangan sampai terulang lagi di tahun 2021 ini dan seterusnya. Jika terjadi lagi, tentu ada sanksi tegas dari partai kepada wakil rakyatnya,” tegas Patadungan.
(Frangki Wullur)
