Penulis: Alfrits Semen
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengambil peran sentral dalam mengawal kepentingan fiskal daerah di tingkat pusat.
Bersama jajaran pengurus Apkasi dan perwakilan bupati se-Indonesia, Joune Ganda mendatangi Gedung DPR RI, menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan parlemen pada Jumat (24/7/2026).
Pertemuan yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal tersebut berfokus pada pembahasan kebijakan efisiensi anggaran pusat yang belakangan memicu perdebatan publik serta berdampak langsung pada postur APBD di daerah.
Langkah aktif Joune Ganda dalam pergerakan ini menjadi bukti komitmen kepemimpinannya dalam memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat di tingkat kabupaten.
Sebagai pengurus inti Apkasi, Joune Ganda bersama Ketua Umum Bursah Zarnubi menjembatani aspirasi para kepala daerah yang mengkhawatirkan dampak efisiensi terhadap sektor-sektor vital.
Pihak Apkasi menekankan penyesuaian anggaran tidak boleh menggoyahkan kualitas layanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan infrastruktur daerah.
Merespons jajaran Apkasi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik langkah proaktif tersebut.
Menurutnya, DPR hadir untuk mendengarkan langsung dinamika dari daerah agar rumusan kebijakan fiskal nasional tetap berpihak pada percepatan pembangunan di daerah.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Kata Dasco, DPR berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar skema efisiensi yang dirancang selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Kehadiran Joune Ganda bersama jajaran bupati lainnya, seperti Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, hingga Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, menegaskan posisi tawar Apkasi sebagai benteng utama aspirasi daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik nasional.
