Penulis: Tim Redaksi
Kabar mengenai keringanan pajak bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk 2027.
Pemerintah berencana melanjutkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan cakupan penerima yang lebih luas. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja di berbagai sektor usaha.
Rencana tersebut merupakan bagian dari kelanjutan program ketenagakerjaan dan insentif ekonomi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, fasilitas pengurangan PPh Pasal 21 yang sebelumnya diberikan kepada pekerja sektor padat karya dan pariwisata akan diperluas ke seluruh sektor pada 2027.
“Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah Rp10 juta,” jelas Airlangga.
Perluasan tersebut memungkinkan lebih banyak pekerja dari berbagai bidang usaha masuk dalam sasaran program. Namun, penerapan fasilitas ini tetap menunggu ketentuan teknis yang disiapkan pemerintah.
Siapa yang Berpeluang Mendapat Keringanan Pajak?
Berdasarkan rencana yang disampaikan pemerintah, pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan menjadi sasaran perluasan insentif PPh Pasal 21 pada 2027.
Jika pada 2026 fasilitas tersebut diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah berencana memperluas cakupannya ke seluruh sektor usaha pada tahun berikutnya.
Dengan demikian, pekerja di luar sektor yang selama ini menerima fasilitas tersebut juga berpeluang masuk dalam sasaran program.
Meski demikian, batas penghasilan tersebut belum cukup untuk memastikan seseorang otomatis memperoleh keringanan pajak. Kriteria terperinci dan mekanisme pemberian fasilitas masih perlu mengacu pada regulasi yang akan diterbitkan pemerintah.
Bagaimana Dampaknya terhadap Gaji Bersih?
Keringanan PPh Pasal 21 berpotensi mengurangi beban pajak yang ditanggung pekerja yang memenuhi persyaratan. Dalam skema pajak ditanggung pemerintah, pajak yang memenuhi ketentuan dibayarkan melalui fasilitas pemerintah sehingga pekerja dapat menerima penghasilan bersih lebih besar dibandingkan tanpa insentif.
Namun, besarnya manfaat yang diterima setiap pekerja bergantung pada penghasilan, status perpajakan, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Karena pemerintah belum merinci besaran fasilitas untuk 2027, belum ada dasar yang cukup untuk memastikan jumlah penghematan pajak bagi pekerja bergaji Rp5 juta, Rp7 juta, atau Rp9 juta per bulan.
Sebagai gambaran mengenai kebijakan pajak bagi pekerja, masyarakat juga dapat membaca berita THR 2026 Tidak Dipotong Pajak, Ini Besaran yang Diterima, yang membahas fasilitas perpajakan pada pembayaran tunjangan hari raya tahun ini.
Pemerintah Bahas Penyesuaian PTKP
Selain memperluas insentif PPh Pasal 21, pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi.
PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Perubahan batas tersebut dapat memengaruhi perhitungan pajak pekerja sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Airlangga menyampaikan bahwa besaran penyesuaian PTKP masih dihitung bersama Menteri Keuangan.
Pembahasan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan untuk tahun depan. Namun, belum ada angka resmi mengenai besaran PTKP yang akan berlaku pada 2027.
Program Ketenagakerjaan Lain Juga Berlanjut
Selain insentif pajak, pemerintah menyiapkan kelanjutan sejumlah program untuk mendukung peningkatan keterampilan dan perlindungan tenaga kerja.
Program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan direncanakan menjangkau 150 ribu peserta pada 2027. Sementara itu, program vokasi ditargetkan mencakup 300 ribu orang.
Pemerintah juga merencanakan kelanjutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah serta sejumlah program perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan hunian.
Bagi pekerja dan perusahaan, pemahaman mengenai komponen penghasilan serta potongan pajak juga penting untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut. Salah satu aspek yang berkaitan dengan hal ini adalah pengelolaan penggajian atau payroll, termasuk pencatatan gaji dan potongan karyawan.
Pemerintah menargetkan penyiapan regulasi teknis berbagai program tersebut pada kuartal IV 2026. Sementara itu, kebutuhan anggaran masih dihitung oleh Kementerian Keuangan sebelum pelaksanaannya pada 2027.
