Talaud – Alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan pemekaran daerah baru belum bisa dilakukan tahun ini karena alasan fiskal dinilai tak masuk akal.
Menurut salah satu politis Kabupaten Talaud, Engel Tatibi, jika memang pemerintah menyatakan kondisi fiskal yang belum memungkinkan penambahan anggaran untuk daerah pemekaran baru, lalu buat apa jalan tol dan kereta cepat dibangun yang anggarannya jauh lebih besar jika dibandingkan pemekaran daerah.
“Masyarakat Talaud Selatan tak butuh jalan tol atau jalur kereta dan kereta cepat. Kami hanya butuh pendekatan layanan agar tak terosolir saat gelombang tinggi,” kata Engel beberapa waktu lalu.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Talaud menyatakan, pemerintah begitu semangat dengan berbagai program mega proyek yang menelan anggaran besar dan tak terkendala dengan alasan fiskal.
“Namun giliran kami berjuang agar masyarakat Talaud Selatan setiap saat bisa langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus menyebrang ke Talaud dan terkendala cuaca, malah Mendagri beralasan fiskal,” katanya.
Ia berharap, pemerintah bisa mewujudkan pemekaran Talaud Selatan. Mengingat, pemekaran Talaud Selatan alasan utamanya adalah masalah pelayanan dan itu sangat mendesak.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Tjahjo Kumolo yang menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji rencana daerah pemekaran. Karena alasanya pemerintah sedang mengkaji rencana moratorium pemekaran daerah baru. Hal ini katanya disuaikan dengan kondisi fiskal yang belum memungkinkan penambahan anggaran.
“Salah satu pertimbangan yakni kondisi fiskal kita yang belum memungkinkan penambahan anggaran karena begitu otonomi ini disetujui, pasti akan membangun kantor polres, kantor kodim, kejaksaannya, pengadilan, pembangunan kantor-kantor pemerintah dan penambahan PNS baru,” kata Tjahjo.(abinenobm)