Kemarahan publik terkonsentrasi pada figur Gubernur, karena pemerintah provinsi menjadi wajah terdepan dalam penetapan regulasi pajak, sementara manfaat fiskal terbesar dinikmati oleh kabupaten/kota.
Pertanyaannya kemudian:
Mengapa Gubernur Yulius Selvanus yang justru paling banyak menerima kecaman, padahal kabupaten dan kota memperoleh porsi terbesar dari pajak kendaraan bermotor?
Pertanyaan ini menjadi refleksi penting agar diskursus publik tidak terjebak pada emosi, melainkan berpijak pada fakta regulasi dan alur fiskal yang sebenarnya.
(Rds)
