TOMOHON, beritamanado.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dan Hukum tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/02/2019). Pertemuan guna menegaskan untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya otonomi daerah.
Rakornas yang diikuti 514 humas dan 34 biro humas di tingkat provinsi ini dibuka Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali dan dihadiri Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tomohon John Kapoh SS MSi.
Mendagri menegaskan peran humas yang ada di jajaran kementerian khususnya kemendagri untuk menjadi perpanjangan tangan dari pencapaian pemerintah tanpa memandang siapa presidenya. Humas di daerah juga jangan hanya mendokumentasikan kegiatan kepala daerah tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapapun presiden siapapun gubernurnya.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menekankan strategi penanganan konten internet negatif, kolaborasi para pemangku kepentingan menghadapi salah satu ancaman terbesar di Indonesia yaitu penyebaran konten negatif melalui internet. “Oleh karena itu Semua stakeholders membuat berbagai program untuk menggunakan internet secara bijak,” ujarnya.
Nampak sejumlah tokoh hadir seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.
(ReckyPelealu)