MINAHASA UTARA, BeritaManado.com — Bupati Joune Ganda, SE, MAP, MM, MSi menegaskan arah pembangunan ekonomi Minahasa Utara kini berfokus pada perluasan inklusi keuangan dan peningkatan literasi finansial masyarakat.
Langkah ini dinilai menjadi fondasi penting bagi pemerataan ekonomi daerah, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan sentra UMKM yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurut Joune Ganda, pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal akan membantu masyarakat lebih mandiri dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi global.
Ia menilai, upaya peningkatan inklusi keuangan bukan sekadar membuka rekening, tetapi juga membangun kesadaran untuk mengelola keuangan dengan bijak dan berkelanjutan.
“Kita ingin masyarakat Minahasa Utara bukan hanya memiliki akses ke perbankan, tetapi juga memahami cara menabung, berinvestasi, serta terhindar dari praktik keuangan yang merugikan seperti pinjaman ilegal atau investasi bodong,” ujar Joune Ganda kepada BeritaManado.com, Senin (14/10/2025).
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kini memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank SulutGo, dan sejumlah perbankan nasional untuk memperluas jaringan layanan keuangan digital di desa-desa.
Program edukasi keuangan juga dijalankan melalui sekolah, kelompok tani, komunitas nelayan, hingga pelaku UMKM.
Langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini sejalan dengan arah Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025 yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melalui strategi tersebut, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai minimal 90 persen dan literasi keuangan berada di kisaran 50 hingga 55 persen pada tahun 2026.
Capaian itu diharapkan bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijak. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya “terhubung” dengan sistem keuangan, tetapi juga berdaya secara ekonomi melalui pengetahuan, akses, dan perilaku finansial yang sehat.
Selain memperluas layanan keuangan digital, Pemkab Minut juga menggandeng pelaku fintech untuk mempermudah transaksi nontunai di pasar tradisional serta mendorong sistem pembayaran digital.
“Inklusi keuangan adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi rakyat. Ketika masyarakat memiliki akses dan pengetahuan keuangan yang memadai, maka kesejahteraan akan tumbuh dari bawah,” tegasnya.
Langkah progresif ini diharapkan menjadikan Minahasa Utara sebagai daerah percontohan di Sulawesi Utara dalam tata kelola keuangan inklusif yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, Joune Ganda optimistis bahwa masyarakat Minahasa Utara akan semakin siap menghadapi era ekonomi digital tanpa meninggalkan kearifan lokal.
(rds)
