Penulis: Alfrits Semen
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terjebak dalam pola kerja pasif, hanya menunggu tugas atau bekerja sebatas menyelesaikan tanggung jawab formal di kantor.
Ia menginginkan ASN memiliki inisiatif lebih besar, termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan saat mengakses layanan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Joune Ganda saat diwawancara wartawan usai kegiatan Launching Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (2/11/2026).
Menurut Joune, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak selalu harus diwujudkan melalui program besar atau inovasi berbasis teknologi.
Hal sederhana seperti menyapa dan mengarahkan masyarakat yang kebingungan mencari layanan di kantor pemerintahan juga merupakan bagian penting dari pelayanan.
Ia mencontohkan, ketika ada warga datang ke kantor pemerintah untuk mengurus KTP, ASN yang melihat kondisi tersebut seharusnya memiliki kepedulian untuk memberikan petunjuk, bukan sekadar membiarkan masyarakat mencari sendiri tempat pelayanan.
“Jangan sekadar duduk-duduk, lihat ada masyarakat lewat dibiarkan saja begitu. Tidak tahu mau pergi ke mana. Kan boleh bilang, Bu, mau ke mana? Kalau mau mengurus KTP, boleh di sebelah sini. Itu juga bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Joune.
Baginya, hubungan antara ASN dan masyarakat harus dibangun lebih dekat.
Warga harus merasa nyaman ketika bertanya atau meminta bantuan kepada pegawai pemerintah, tanpa dihantui kekhawatiran akan dipersulit.
Joune ingin masyarakat yang datang ke lingkungan Pemkab Minahasa Utara mendapatkan pengalaman pelayanan yang baik sejak pertama kali memasuki kantor pemerintahan.
Selain persoalan pelayanan, Joune juga menyoroti pembagian beban kerja ASN di sejumlah perangkat daerah.
Ia mengaku menerima informasi adanya ketidakseimbangan pelaksanaan tugas, baik karena jumlah pegawai yang tidak sesuai kebutuhan maupun kapasitas pekerjaan yang belum terdistribusi secara proporsional.
Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi untuk melihat kesesuaian jumlah pegawai, beban kerja, dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing ASN.
Joune tidak ingin ada pegawai yang menanggung pekerjaan terlalu banyak, sementara sebagian lainnya justru memiliki waktu luang karena pekerjaan yang tersedia tidak terdistribusi dengan baik.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pengaturan jumlah pegawai. Mentalitas kerja juga harus dibenahi.
Ia mendorong ASN untuk terus mengembangkan diri, memperluas pengetahuan, dan mencari ruang untuk menghasilkan karya baru, sekalipun tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya telah diselesaikan.
“Semangat untuk bisa berinovasi, bekerja, berkarya, bukan hanya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, tetapi juga untuk pengembangan diri,” ujarnya.
Joune menilai perkembangan teknologi informasi saat ini telah membuka kesempatan luas bagi setiap pegawai untuk belajar dan meningkatkan kapasitas diri.
Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung kualitas pekerjaan dan pelayanan publik.
Bahkan, ASN yang memiliki ruang kerja lebih longgar dapat mengambil inisiatif membantu bagian lain atau memberikan pendampingan kepada masyarakat tanpa harus menunggu perintah khusus.
Joune menginginkan perubahan mentalitas birokrasi yang lebih responsif, produktif, dan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebab, kualitas pemerintah tidak hanya dinilai dari banyaknya program yang dibuat, tetapi juga dari bagaimana masyarakat merasakan langsung kehadiran pelayanan pemerintah.
