Penulis: Alfrits Semen
Masuknya investasi berskala internasional ke Minahasa Utara menjadi tantangan tersendiri bagi kualitas birokrasi daerah.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengingatkan, perkembangan daerah harus diimbangi dengan kapasitas aparatur, terutama pejabat eselon II, yang memiliki pola pikir dan standar kerja lebih tinggi.
Pesan itu disampaikan Joune Ganda saat memberikan sambutan pada kegiatan Launching Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (2/21/2026).
Menurut Joune, Minahasa Utara tidak lagi bisa dikelola dengan cara berpikir yang biasa-biasa saja.
Potensi daerah dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal dalam jumlah besar menuntut kesiapan sumber daya manusia serta birokrasi yang mampu mengikuti perkembangan tersebut.
Ia mencontohkan pembangunan Shangri-La Manado di Desa Budo, Kecamatan Wori, yang menjadi salah satu investasi besar di sektor pariwisata Minahasa Utara.
Joune mengungkapkan, nilai investasi tahap pertama proyek hotel tersebut mencapai sekitar Rp1,4 triliun hingga Rp1,5 triliun.
Baginya, keputusan investor menghadirkan jaringan hotel internasional di Minahasa Utara menunjukkan bahwa daerah ini memiliki daya tarik dan dinilai layak menjadi lokasi investasi berskala besar.
“Ini tidak mudah bagi sebuah hotel berskala internasional. Mereka memutuskan harus berada di satu daerah. Artinya, daerah ini dinilai layak untuk sekian triliun uang pengusaha ditanamkan di sini,” ungkap Joune.
Bahkan, ia menceritakan percakapannya dengan pemilik investasi tersebut yang menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan dan dukungan pemerintah daerah.
Investor itu, kata Joune, juga menyampaikan rencana membangun hotel lainnya di Minahasa Utara, kali ini dengan konsep hotel bintang empat.
Target pembangunan yang disampaikan investor tersebut maksimal dua tahun, dengan rencana pembukaan pada awal 2029.
Joune juga menyinggung keterlibatan kontraktor dan konsultan berskala internasional dalam pembangunan Shangri-La. Hal itu, menurutnya, memperlihatkan besarnya standar dan kualitas yang harus dipenuhi untuk menghadirkan investasi pariwisata kelas dunia.
Di tengah perkembangan tersebut, Joune menegaskan pejabat eselon II Minahasa Utara harus memiliki way of thinking atau pola pikir pada level yang lebih tinggi.
Ia tidak ingin perkembangan daerah berjalan lebih cepat dibandingkan kemampuan birokrasi dalam merespons kebutuhan pembangunan.
Karena itu, kesempatan mengikuti PKN Tingkat II harus dimanfaatkan untuk menghasilkan gagasan dan inovasi yang benar-benar berkualitas.
Joune secara khusus menyoroti jumlah peserta yang bertambah dari tiga menjadi delapan orang. Bertambahnya kesempatan tersebut harus diikuti target prestasi yang lebih tinggi.
“Bayangkan, tiga kok jadi delapan. Artinya, mohon maaf, terpaksa kita memang menuntut standar yang tinggi. Kita target minimal lima harus masuk 10 besar,” tegasnya.
Ia juga memberikan perhatian terhadap peserta yang memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat nasional, termasuk capaian juara dua nasional.
Menurutnya, pengalaman berada di lingkungan kompetisi nasional menjadi nilai tambah karena membuka kesempatan berinteraksi dengan sumber daya manusia dan jejaring pada level yang lebih luas.
Selain menuntut prestasi peserta, Joune memberikan penekanan serius terhadap keberlanjutan proyek perubahan.
Ia meminta seluruh staf ahli bupati dan para asisten melakukan evaluasi terhadap karya-karya peserta PKN sebelumnya, terutama untuk memastikan program yang telah dirancang tetap berjalan dan tidak berhenti setelah peserta menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, proyek perubahan bukan sekadar persyaratan akademis atau karya untuk memenuhi tahapan pelatihan.
Setiap inovasi harus memiliki tujuan yang jelas, yakni menghasilkan perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Joune ingin memastikan karya yang dihasilkan peserta PKN benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan dan memberikan dampak berkelanjutan.
Dengan tuntutan tersebut, ia berharap peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti pendidikan kepemimpinan, tetapi juga dari prestasi, kualitas inovasi, dan implementasi nyata di lingkungan pemerintahan.
Bagi Joune, ketika Minahasa Utara semakin diperhitungkan sebagai daerah tujuan investasi, kualitas birokrasi juga harus berada pada level yang sepadan.
Tantangannya bukan hanya mendatangkan investasi besar, tetapi memastikan pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola peluang tersebut menjadi kemajuan dan manfaat bagi masyarakat.
