Amurang – Anggaran Pilkada Minahasa Selatan (Minsel) sangat besar yakni Rp 19,5 milyar, tidak akan memuaskan demokrasi itu sendiri, dengan kata lain dinilai gagal jika angka golput tinggi. Artian, sosialiasasi yang digalakan pihak KPU Minsel akan sia-sia, bahkan bisa saja dituding kinerja atau evektifitas komisioner KPU Minsel dipertanyakan.
Menurut Charmen Kasenda, salah satu generasi muda Minsel menegaskan, KPU Minsel telah didanai dengan anggaran yang cukup besar sebesar Rp 19,5 milyar. Maka dari itu, kinerja dituntut lebih baik lagi, termasuk sosialisasi harus lebih giat lagi.
“DPT Pilkada Minsel 174.948 terbagi di 372 TPS, ini dirasa belum cukup. Dikarenakan selang beberapa tahun terakhir ini ratusan bahkan ribuan siswa yang telah menamatkan SMA/SMK tentunya sudah wajib pilih,” jelas Kasenda. Terkait angka Golput, masih bisa ditolerir jika 10 persen dari DPT.
“Namun kalau sudah mencapai 20 persen, menurut saya kinerja dan efektifitas KPU Minsel harus dipertanyakan,” tukas Kasenda, saat bersua dengan media ini, Selasa (20/10/2015).
Ia menambahkan, KPU Minsel dengan anggaran yang begitu besar didesak harus kerja ekstra. Apalagi tinggal 2 bulan kedepan, tidak ada alasan sosialisasi atau lainya yang kurang atau dalih lainya, terah Kasenda mengingatkan.
“Kalau perlu, ada himbauan warga Minsel yang tinggal dirantau khususnya yang wajib pilih agar kiranya dapat pulanmg kampung untuk memilih. Kan momen Desember bisa saja sekaligus merayakan Natal dan tahun baru di daerah sendiri,” papar Kasenda. (sanlylendongan)
Amurang – Anggaran Pilkada Minahasa Selatan (Minsel) sangat besar yakni Rp 19,5 milyar, tidak akan memuaskan demokrasi itu sendiri, dengan kata lain dinilai gagal jika angka golput tinggi. Artian, sosialiasasi yang digalakan pihak KPU Minsel akan sia-sia, bahkan bisa saja dituding kinerja atau evektifitas komisioner KPU Minsel dipertanyakan.
Menurut Charmen Kasenda, salah satu generasi muda Minsel menegaskan, KPU Minsel telah didanai dengan anggaran yang cukup besar sebesar Rp 19,5 milyar. Maka dari itu, kinerja dituntut lebih baik lagi, termasuk sosialisasi harus lebih giat lagi.
“DPT Pilkada Minsel 174.948 terbagi di 372 TPS, ini dirasa belum cukup. Dikarenakan selang beberapa tahun terakhir ini ratusan bahkan ribuan siswa yang telah menamatkan SMA/SMK tentunya sudah wajib pilih,” jelas Kasenda. Terkait angka Golput, masih bisa ditolerir jika 10 persen dari DPT.
“Namun kalau sudah mencapai 20 persen, menurut saya kinerja dan efektifitas KPU Minsel harus dipertanyakan,” tukas Kasenda, saat bersua dengan media ini, Selasa (20/10/2015).
Ia menambahkan, KPU Minsel dengan anggaran yang begitu besar didesak harus kerja ekstra. Apalagi tinggal 2 bulan kedepan, tidak ada alasan sosialisasi atau lainya yang kurang atau dalih lainya, terah Kasenda mengingatkan.
“Kalau perlu, ada himbauan warga Minsel yang tinggal dirantau khususnya yang wajib pilih agar kiranya dapat pulanmg kampung untuk memilih. Kan momen Desember bisa saja sekaligus merayakan Natal dan tahun baru di daerah sendiri,” papar Kasenda. (sanlylendongan)