Jan Maringka bersama kliennya Tinarga Tandinegara
Dr. Jan Maringka, S.H., M.H., CGCAE, mengajukan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara dugaan korupsi pertambangan batu bara yang menjerat Ir. Ginarsa Tandinegara.
Dalam dokumen tertanggal 10 November 2026 tersebut, Jan Maringka meminta majelis hakim mencermati secara menyeluruh unsur pidana, keterlibatan pribadi terdakwa, serta dasar penghitungan kerugian keuangan negara yang didakwakan mencapai Rp6,16 triliun.
Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI periode 2017–2020 itu menilai, persoalan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Nomor 01 Separi di Kutai Kartanegara perlu dikaji secara cermat, termasuk kemungkinan adanya persoalan administratif yang tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Menurutnya, kegiatan pertambangan perusahaan JMB Grup telah memiliki perizinan pemerintah.
Karena itu, harus dibuktikan secara jelas apakah terdakwa secara pribadi mengetahui, memerintahkan, dan terlibat dalam kegiatan yang didakwakan.
Jan juga menyoroti penghitungan kerugian negara sebesar Rp6,16 triliun oleh BPKP.
Menurutnya, nilai produksi atau penjualan batu bara tidak otomatis dapat disamakan dengan kerugian negara tanpa pembuktian mengenai objek kerugian, metode penghitungan, serta hubungan sebab akibat dengan perbuatan terdakwa.
Ia turut menekankan pentingnya menguji kepastian batas wilayah HPL, data produksi, dan alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.
Selain aspek hukum, Jan Maringka mengingatkan bahwa terdakwa yang kini berusia 80 tahun perlu mendapatkan perhatian dari sisi kemanusiaan, terutama terkait kondisi kesehatan dan kelayakan penahanan.
Melalui Amicus Curiae tersebut, Jan Maringka merekomendasikan agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan berimbang.
Ia juga meminta agar terdakwa dibebaskan apabila unsur-unsur pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan secara tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan asas kepastian hukum, praduga tidak bersalah, dan keadilan.
“Pengadilan adalah tempat mencari kebenaran dan keadilan, bukan menjadi sarana pembenaran atas ketidakadilan,” demikian penegasan Jan Maringka dalam dokumen tersebut.
