Penulis: Frangki Wullur | Jakarta
Pemerintah diminta tidak hanya mengejar target swasembada pangan, tetapi juga memastikan lahan pertanian tetap terlindungi, petani memperoleh keuntungan yang layak, serta distribusi sarana produksi berjalan adil.
Persoalan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sebab, peningkatan produksi pangan tanpa diikuti perlindungan lahan dan kesejahteraan petani berisiko membuat sektor pertanian kehilangan daya tarik bagi generasi berikutnya.
Jan Maringka menilai keberhasilan pembangunan pertanian tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar produksi pangan yang dihasilkan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat nilai ekonomi yang diterima petani dari aktivitas pertanian. Petani harus memperoleh kepastian bahwa usaha yang mereka jalankan mampu memberikan pendapatan yang layak dan berkelanjutan.
NILAI EKONOMI PERTANIAN
Jan mengatakan, ketahanan pangan harus dibangun secara menyeluruh. Bukan hanya memperbesar produksi, tetapi juga menjaga agar lahan pertanian tidak terus tergerus oleh perubahan peruntukan.
Perlindungan lahan, menurut dia, menjadi semakin penting karena keberlanjutan produksi pangan sangat bergantung pada ketersediaan lahan produktif.
Jika lahan pertanian terus berkurang sementara regenerasi petani tidak berjalan, maka target swasembada pangan dalam jangka panjang akan menghadapi tantangan serius.
Karena itu, kebijakan pangan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lahan, peningkatan produktivitas, penguatan ekonomi petani dan regenerasi pelaku usaha pertanian.
Pupuk Harus Tingkatkan Produktivitas
Jan Maringka juga menyoroti persoalan sarana produksi, khususnya pupuk.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber bahan baku pupuk alternatif, termasuk pupuk organik, hayati dan nabati.
Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis input pertanian sekaligus membuka peluang pengembangan teknologi pertanian berbasis sumber daya lokal.
PUPUK ORGANIK, HAYATI DAN NABATI
Jan menegaskan, persoalan pupuk tidak semata-mata menyangkut jumlah bantuan yang diberikan pemerintah. Yang lebih penting adalah bagaimana pupuk tersebut benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Dengan demikian, program bantuan pertanian harus diarahkan untuk mendorong petani menjadi lebih produktif dan mandiri, bukan terus bergantung pada bantuan.
Distribusi Pupuk Harus Lebih Adil
Selain ketersediaan, Jan Maringka menilai tata kelola distribusi pupuk perlu mendapat perhatian.
Rantai distribusi yang panjang, mulai dari pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga kelompok tani dan gabungan kelompok tani, harus dikawal agar bantuan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan.
Menurut Jan, jangan sampai akses terhadap sarana produksi hanya berputar pada kelompok atau penerima yang sama.
DISTRIBUSI PUPUK DAN PEMERATAAN AKSES
Perbaikan distribusi menjadi penting karena produktivitas pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan.
Petani juga membutuhkan akses terhadap pupuk, benih, teknologi, modal, pasar dan pendampingan. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan produksi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani.
Karena itu, program pemerintah perlu memastikan petani kecil dan petani yang selama ini sulit mengakses sarana produksi tidak tersisih dalam sistem distribusi.
Petani Muda Harus Jadi Pelaku Usaha
Jan Maringka juga menilai regenerasi petani menjadi salah satu tantangan utama ketahanan pangan Indonesia.
Generasi muda, kata dia, perlu didorong melihat pertanian bukan lagi sekadar pekerjaan tradisional, tetapi sebagai sektor usaha yang memiliki prospek ekonomi.
Perkembangan teknologi digital dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperpendek rantai pemasaran, memperkenalkan produk pertanian, membangun jaringan usaha dan memperluas akses pasar.
PETANI MILENIAL, TEKNOLOGI DAN KEWIRAUSAHAAN
Menurut Jan, generasi muda tidak cukup hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan pemerintah.
Mereka perlu diberikan ruang untuk menjadi pelaku usaha pertanian yang mampu mengembangkan komoditas unggulan daerah, menciptakan lapangan kerja dan membangun rantai ekonomi baru dari sektor pertanian.
Pendekatan tersebut sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya mencegah semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Ketahanan Pangan Harus Berbasis Kesejahteraan
Pada akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai seberapa banyak pangan yang mampu diproduksi.
Jan Maringka menilai ketahanan pangan juga sangat ditentukan oleh keberadaan lahan pertanian yang terlindungi, petani yang sejahtera, distribusi sarana produksi yang adil, teknologi yang tepat guna serta hadirnya generasi muda sebagai penerus sektor pertanian.
Karena itu, kebijakan pangan perlu ditempatkan dalam kerangka jangka panjang.
Swasembada pangan harus dibarengi dengan keberlanjutan usaha tani. Produksi harus meningkat, tetapi pada saat yang sama petani harus mendapatkan nilai ekonomi yang layak.
Dengan cara itu, pertanian tidak hanya menjadi sektor yang menghasilkan pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, lapangan kerja dan kekuatan ekonomi daerah.
“Jadi yang perlu diupayakan pemerintah yaitu bagaimana mendorong seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan ketahanan pangan, tidak hanya fokus pada beras, namun juga komoditi pangan lainnya yang memiliki nilai ekonomi, namun juga bisa digunakan untuk konsumsi,” kata Maringka.
