Manado – James Karinda SH, MH, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, selalu memberikan perhatian serius pada pengembangan dunia pendidikan.
Maka tak berlebihan ketika legislator Partai Demokrat ini berang ketika menerima informasi bahwa masih ada pihak sekolah masih menahan ijasah pelajar yang sudah lulus dikarenakan belum membayar uang komite.
“Terungkap di pembahasan APBD Perubahan bersama Dinas Pendidikan Daerah kemarin, ternyata masih ada guru atau kepala sekolah melakukan pungutan berkedok uang komite, kalau tidak membayar ijasah ditahan,” jelas James Karinda kepada BeritaManado.com, Selasa (4/9/2018).
Calon anggota DPR-RI pada Pemilu 2019 ini, mengancam sekolah-sekolah yang mewajibkan siswanya membayar uang komite harus menyetor pada pemerintah menjadi bagian pendapatan asli daerah (PAD)
“Karena pungutan yang bersifat wajib itu menjadi PAD. Jadi, sekali lagi saya tegaskan uang komite itu tidak wajib. Semua komponen pembiayaan pendidikan sudah ditanggung melalui BOS, APBD dan DAK,” ” tandas Karinda.
(JerryPalohoon)
