Menanggapi sorotan tersebut, Kadis Dikbud menyampaikan, untuk program UKS yang tidak terealisasi, karena besaran anggaran yang tidak sesuai dengan tender kerja.
“Karena dana transfer hanya ada 87 juta, sementara harus ditenderkan, dan idealnya pembangunan UKS itu harus 137 juta. Namun karena sudah terlambat, maka itu bisa terealisasi nanti tahun depan,” sebut Sulha.
Untuk tunjangan guru, lajut kadis, pihaknya tengah mempersiapkan perencanaan untuk pengoptimalan kendala tersebut.
Dikesempatan yang sama Suit pontoh, selaku anggota Komisi I juga membeberkan harapan DPRD Bolmut untuk ketiga Instansi yang hadir dalam Raker tersebut.
“Harapan kami dari DPRD itu adalah bagaimana memecahkan masalah yang ada, untuk itu, silahkan sampaikan semua kendala-kendala di lapangan, biar bisa kita cari jalan keluarnya,” katanya.
Terkait program yang ada, menurut Suit, tentunya harus dilihat skala prioritasnya.
“Tentunya kita juga harus mengutamakan asas manfaat dari program yang ada. Terlebih dimasa yang sangat sulit seperti ini, kita harus mengutamakan program yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat,” kuncinya.
Selanjutnya, Komisi I juga mendorong kepada pihak Dikbud agar lebih memaksimalkan sistem pembelajaran lewat Daring, sebagaimana yang tengah dilakukan saat ini.
“Bagaimana pembelajaran lewat Daring ini bisa maksimal, sementara infrastruktur dan suprastruktur di kita ini, belum merata dengan baik. Masih ada sekolah-sekolah yang belum mempunyai jaringan telekomunikasi. Jadi usul kami, silahkan Dikbud bangun komunikasi dengan DPMD dan juga Diskominfo, biar nanti ada titik terdekat yang disepakati menjadi titik kumpul untuk siswa yang belajar lewat Daring lewat kerjasama tersebut,” tambah Aris yang mewakili Komisi I.
(ADVE/Nofriandian Van Gobel)
