Raker terkait serapan anggaran APBD 2021 bersama Mitra Komisi I DPRD Bolmut
Boroko, BeritaManado.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Rapat Kerja (Raker) terkait evaluasi serapan anggaran di APBD tahun 2021.
Raker itu digelar Komisi I DPRD Bolmut bersama Mitra komisi yakni Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta Dinas Kesehatan, Selasa (24/08/2021).
Rapat yang dipimpin langsung ketua Komisi I Reksosiwoyo Binolombangan itu pun berjalan lancar dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
Reksosiwoyo mengatakan, Raker ini merupaman bagian dari evaluasi kinerja dari Mitra kerja Komisi I DPRD Bolmut.
Anggota Komisi I DPRD Bolmut
“Jadi selain evaluasi, Raker ini juga merupakan satu bagian dari kinerja kita sebagai wakil rakyat, fungsi kontrol,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya memberikan kesempatan kepada ketiga Instansi untuk menerangkan, hasil kinerja serta upaya-upaya yang tengah dilakukan dimasa pandemi ini.
Kepala Badan BKPP, Kristanto Nani pada kesempatan tersebut menyampaikan, sejauh ini serapan anggaran yang untuk BKPP masih di bawah 50% yakni, 33,20%.
“Hal ini tentunya berdasarkan situasi yang ada, dimana pandemi, membatasi kita melakukan segala sesuatu yang sifatnya berekrumun,” ungkapnya.
Mitra Komisi I DPRD Bolmut
Senada yang disampaikan juga oleh Dinkes yang diwakili oleh Kabid Yankes Sofyan Mokoginta dan Kabid Kesmas Zulkifli Masuara.
“Selain kita harus berhadapan dengan tugas menghadapi Pandemi yang merupakan tugas pokok kita, kami juga berupaya untuk lebih mengoptimalkan serapan anggaran yang ada,” jelas Sofyan yang didampingi Zulkifli.
Sementara itu, untuk Dikbud sendiri, disampaikan langsung oleh Kadis Sulha Mokodompis, serapan anggaran sudah di atas 50%, namun hal itu masih tetap diupayakan.
“Sudah 53%, namun kami tetap berupaya untuk mengoptimalkan serapan anggaran yang ada,” bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Budi Setiawan Kohongia, yang mendampingi Ketua Komisi dalam memimpin rapat mengatakan, pengoptimalan realisasi anggaran yang ada, merupakan hal yang harus dilakukan.
“Ini tentu harus terus di genjot dengan program-progam yang ada, agar supaya bisa terserap dengan maksimal anggaran yang sudah disediakan ini,” tuturnya.
Aris juga menyoroti terkait beberapa program yang tidak berjalan maksimal.
“Seperti yang ada di Dikbud, pembuatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Akhirnya dana sekian miliar tersebut, tidak bisa terealisasi untuk tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Aris, terkait tunjangan guru terpencil yang sampai saat ini belum terealisasi semua.
“Tunjangan guru terpencil yang ada kan hanya untuk tahun lalu 2020, namun belum terbayar penuh untuk 6 bulan. Yang kami soroti itu, bagaimana perencanaannya. Karena seharusnya tunjangan guru ini kan tidak boleh mis antara jumlah penerima yang sudah jelas dan juga besaran anggarannya,” jelasnya.
