Manado – Pemeriksaan dan pengawasan keuangan pemerintah Provinsi oleh Inspektorat Provinsi Sulut dinilai “lemah” oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut. Pasalnya untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk anggaran Pemprov Sulut pada tahun 2013 oleh BPK sendiri hanya diberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada hal sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Provinsi.
Hal ini terungkap dalam dialog bersama Kepala BPK Perwakilan Sulut Andi Lolongau, MM, Ak, CA bersama awak media beberapa waktu lalu di Aula BPK Perwakilan Sulut.
Menurut Lolongau, kelemahan Inspektorat Provinsi Sulut sehingga tidak bisa menjangkau seluruh pemeriksaan karena keterbatasan anggaran. Selain anggara, keterbatasan dan kualitas staf pemeriksa (pegawai) juga menjadi kelemahan pihak Inspektorat Sulut.
“Jadi bagaimana bisa memeriksa jika orang-orang di Inspektorat tidak mencukupi dan tidak menguasai keuangan ditambah anggaran yang tidak mencukupi. Jadi Inspektorat harus menjadi tulang punggung Pemprov,” ujar Lolongau (rizathpolii)
