Pemilu: JenlyWenur | Manado
Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI mengundang sejumlah pakar kepemiluan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (11/11/2026).
Hal ini dilakukan guna menyerap masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Salah satu akademisi yang hadir memberikan pandangan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Ferry Daud Liando.
Dalam forum tersebut, Ferry Daud Liando hadir bersama jajaran ilmuwan politik nasional lainnya, yakni Prof. Dr. Valina Singka dan Dr. Titi Anggraini dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Khairul Fahmi dari Universitas Andalas, Dr. Mada Sukmadjati dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Dr. Kris Nugroho dari Universitas Airlangga (Unair).
Agenda pembahasan RDPU mencakup sejumlah isu krusial dalam desain kepemiluan nasional.
Materi tersebut meliputi formula ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), metode konversi suara menjadi kursi, penataan daerah pemilihan (dapil), hingga alokasi kuota kursi per dapil.
Selain itu, forum turut membedah penguatan profesionalisme penyelenggara pemilu, keterwakilan perempuan (affirmative action), pencegahan politik uang, serta skema keserentakan atau klusterisasi pilpres, pileg, dan pilkada.
Menanggapi beragam poin tersebut, Ferry Daud Liando menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh semata-mata terjebak pada perdebatan teknis sistem pemilu atau sekadar mengakomodasi kepentingan partai politik tertentu.
Menurutnya, regulasi pemilu harus mampu membuka ruang seluas-luasnya bagi lahirnya kandidat yang memiliki kapasitas dan integritas.
“Kualitas pemilu tidak ditentukan oleh suatu sistem tertentu. Sistem itu hanyalah metode agar tercipta kemudahan dalam proses pemilu, baik bagi penyelenggara, kontestan, maupun pemilih. Dengan sistem yang dipilih, diharapkan dapat melahirkan keadilan, transparansi, kesetaraan, dan proporsionalitas,” ujar Ferry Liando dalam keterangannya.
Ia juga mengingatkan partai politik agar menyiapkan bakal calon legislatif jauh hari sebelum tahapan pendaftaran dibuka.
Menurutnya, praktik perekrutan kandidat secara mendadak menjelang tenggat waktu pendaftaran kerap memicu persoalan serius saat kontestasi berlangsung maupun setelah kandidat terpilih.
“Politik uang terjadi karena banyak calon instan yang tidak melewati proses kaderisasi di partai politik dan tidak dibekali integritas. Akibatnya, cara yang ditempuh adalah menyogok pemilih untuk mendulang suara. Ketika terpilih, ia tidak berbuat apa-apa untuk konstituennya dan hanya memikirkan cara mengembalikan modalnya dua kali lipat saat menjabat,” tegas akademisi yang fokus mendalami kepemiluan tersebut.
Lebih lanjut, Ferry menilai perbaikan sistem pemilu tidak akan berdampak signifikan apabila tidak diiringi dengan pembenahan internal partai politik.
“Silakan kita perbaiki sistim pemilu, tapi pelembagaan parpol juga harus kita benahi. Meski sistim pemilunya baik, tapi jika para kandidat tidak memilki kecakapan yang memadai maka percuma kita merevisi UU pemilu,” tutupnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu turut dibarengi dengan revisi Undang-Undang Partai Politik.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi sebagian politisi di parlemen yang selama ini konsisten memperjuangkan aspirasi publik.
Menurutnya, kinerja positif para wakil rakyat tersebut merupakan buah dari kematangan mereka dalam menciptakan iklim kaderisasi di Parpol.
